Siapa Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati, Orang Dibalik Sengketa Lahan Milk Mantan Wapres Jusuf Kalla Ternyata Orang IKN?

AKURAT BANTEN - Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja lahir 6 Februari 1968. Ia merupakan alumnus Akademi Militer (Angkatan 1990) dan memiliki gelar pascasarjana dari Chartered Management Institute Inggris (2007).
Saat ini ia menduduki jabatan sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan tugas khusus di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sejak Oktober 2023.
Nama Achmad Adipati mencuat setelah terlihat di lokasi sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar, yang melibatkan klaim lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (TGMT) (anak usaha Lippo Group) serta nama besar Jusuf Kalla.
Menghadapi sorotan, ia menyampaikan bahwa kehadirannya bukan untuk ikut eksekusi, melainkan untuk memastikan bahwa unsur TNI tidak terlibat secara aktif dalam proses tersebut.
“Saya hadir untuk memastikan tidak ada unsur TNI selain satuan kewilayahan (Kodim/Koramil) yang terlibat,” ujarnya.
Pendidikan militer dan pengalaman luar negeri menandai profilnya ia pernah dikirim dalam misi internasional antara lain ke Lebanon sebagai Komandan Kontingen Garuda, serta mengikuti kursus intelijen dan operasi di Australia dan Inggris.
Kariernya di TNI AD menanjak: dari Letnan Dua (1990) hingga mendapat bintang Mayor Jenderal pada 2023.
Sebagai Staf Khusus KSAD yang ditempatkan di IKN, Achmad Adipati memiliki fungsi strategis dalam penataan aspek keamanan, pengaturan wilayah baru, serta integrasi antara fungsi militer dan sipil dalam kawasan ibu kota yang tengah dibangun.
Perannya di IKN menjadikannya figur kunci dalam lintas‐sektor antara pembangunan infrastruktur, pengamanan wilayah, dan sinkronisasi pertahanan sipil.
Hal ini menjadi relevan tidak hanya untuk wilayah Kalimantan Timur/Utara tetapi juga sebagai model bagi pengelolaan kawasan strategis di seluruh Indonesia, termasuk bagi wilayah penyangga seperti Banten.
Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja adalah profil militer dengan karier panjang dan posisi strategis di tengah pembangunan nasional, termasuk IKN.
Kendati sorotan publik terhadap kehadirannya di lokasi sengketa lahan menimbulkan kontroversi, pernyataannya menyebut bahwa perannya adalah pengawas, bukan eksekutor.
Baca Juga: Jusuf Kalla Soal Anies di Laporkan: Panggil Pak Jokowi, Baru Ramai Negeri Ini!
Bagi Banten, sorotan ini mengingatkan bahwa pembangunan wilayah dan penyelesaian konflik lahan tidak bisa lepas dari pengawasan transparan, kolaborasi sipil‐militer yang tepat, serta peranan warga yang aktif.
***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Kortastipidkor Bareskrim Polri Selidiki Tiga Modus Rekayasa Pasokan Energi PLTU yang Merugikan Negara Triliunan Rupiah
- 2Gaji PNS 2027 Tak Disinggung Prabowo, PNS Diduga Kembali Gigit Jari Tidak Dapat Kenaikan Gaji, Sama Seperti Pensiunan
- 3HIMNI Periode 2026-2031 Resmi Dilantik, Djarot Sulistio Wisnubroto Pimpin Perluasan Pemanfaatan Nuklir
- 4Fakta di Balik 'Gaji Rp700 Ribu per Kilo': Siapa Sebenarnya Ibu Susana yang Disebut Presiden Prabowo?
- 5Upah Pengupas Bawang Disebut Rp700 Ribu, Fakta di Lapangan Bikin Publik Terkejut, Mau Ikutan Kupas Bawang?
- 6Kopi Nalar Dorong Dialog Terbuka di Tengah Penolakan Warga atas Rencana PLTS 311 Hektare
- 7Gaji Pembawa Baki Bendera Celine Olivia Beda? Segini Honor Paskibraka 2026, Istilahnya Bukan Gajian
- 8MU Tumbang 2-4 dari AC Milan, Michael Carrick Tetap Tenang Jelang Hadapi Hull City
- 9Ijazah SMA Gibran Kembali Dipertanyakan, Pernyataan Loyalis Jokowi Bikin Polemik Makin Panas
- 10Bikin Guru Terharu, Celine dari Pontianak Dipercaya Bawa Baki Merah Putih di Istana







