Indonesia Naikan PPN 12 Persen, Vietnam Malah Turunkan PPN Menjadi 8 Persen

AKURAT BANTEN - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengungkap kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen ini bertujuan untuk menjaga perekonomian RI secara berkelanjutan.

Dijelaskan oleh Said, pemerintah membutuhkan penerimaan yang lebih tinggi untuk mendanai berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.

"Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang Said kepada wartawan di Jakarta, pada Minggu, 8 Desember 2024.

Pemberlakuan PPN yang naik menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 mendatang, dipastikan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati tidak mempengaruhi barang kebutuhan pokok.

"Pada saat PPN 12 persen diberlakukan, barang-barang kebutuhan pokok tetap akan 0 persen PPN-nya," tegas Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, pada Rabu, 11 Desember 2024.

Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan kenaikan PPN ini hanya berlaku untuk barang-barang mewah, sementara perlindungan terhadap rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah.

Berkaca dari hal itu, terdapat perbedaan mencolok terkait kebijakan PPN di Indonesia dengan salah satu negara di ASEAN, Vietnam.

Pemerintah Vietnam justru melakukan strategi percepatan ekonomi di negaranya dengan menurunkan PPN. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Vietnam Turunkan PPN 10% Jadi 8%

Dilansir dari Vietnam Briefing, Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memperpanjang pemotongan PPN dari 10 persen ke 8 persen hingga Juni 2025 mendatang.

Hal ini resmi berlaku setelah Majelis Nasional menyetujui perpanjangan pengurangan PPN tersebut.

Berdasarkan resolusi yang disahkan pekan lalu, barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10 persen akan tetap diberi tarif 8 persen.

Di sisi lain, pengurangan PPN di Vietnam itu tidak berlaku untuk real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

"Perpanjangan pengurangan PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa, karena ekonomi terus berjuang," kata pakar ekonomi Dinh Trong Thinh, pada Rabu, 11 Desember 2024.

Penurunan PPN di Vietnam: Meningkatkan Produksi, Mempercepat Konsumsi

Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan kebijakan pengurangan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran Negara sekitar 26,1 triliun dong atau setara dengan Rp16 triliun, pada semester I tahun 2025.

Namun, penurunan pendapatan anggaran negara di Vietnam itu dinilai akan membantu meningkatkan produksi bisnis, dan juga akan menciptakan pendapatan untuk anggaran negaranya di masa mendatang.

Pengurangan PPN ini ternyata telah diterapkan Vietnam sejak tahun 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis serta meningkatkan konsumsi setelah pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022, pengurangan PPN membantu mempercepat konsumsi domestik dengan total penjualan eceran barang dan jasa juga tercatat meningkat sebesar 19,8 persen dibandingkan tahun 2021 lalu.

Kemudian, Pengurangan PPN pada semester II tahun 2023 membuat total penjualan eceran barang dan jasa meningkat di Vietnam, yakni sebesar 9,6 persen pada periode waktu itu dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pakar ekonomi di Vietnam menyebut, total penurunan pendapatan negara akibat turunnya PPN pada tahun 2024 mencapai sekitar 49 triliun dong atau setara Rp30 triliun.**