Pemerintah Hentikan Bantuan Beras Selama Masa Panen Raya, Simak Penjelasannya!

Syahganda Nainggolan | 8 Februari 2025, 10:00 WIB

AKURAT BANTEN - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras bagi 16 juta masyarakat kurang mampu.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena anggaran sebesar Rp16,6 triliun akan dialihkan terlebih dahulu ke Perum Bulog guna menyerap tiga juta ton beras dari petani.

Kebijakan Pengalihan Anggaran untuk Stabilitas Harga Gabah

Menurut Arief, langkah ini bertujuan agar Bulog memiliki dana yang cukup untuk membeli gabah petani di awal musim panen.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menyerap hasil panen dalam negeri guna menjaga keseimbangan pasar.

"Pemindahan anggaran ini memastikan Bulog memiliki kas yang cukup untuk melakukan penyerapan. Ini adalah perintah langsung Presiden," ujar Arief di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 4 Februari 2025 kepada media.

Arief menambahkan bahwa penghentian sementara bantuan pangan beras dilakukan selama Januari dan Februari 2025 guna meningkatkan harga gabah petani.

Jika beras bantuan terus disalurkan saat musim panen, dikhawatirkan akan menyebabkan harga gabah turun dan merugikan petani.

Keseimbangan Pasar dan Dampaknya terhadap Petani

Arief menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bersifat permanen, melainkan hanya sementara hingga kondisi pasar stabil.

"Fokusnya sekarang adalah menyeimbangkan sektor hulu dan hilir agar petani tetap mendapatkan harga yang layak," jelasnya.

Pemerintah ingin memastikan bahwa harga pembelian gabah petani setidaknya sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menyampaikan bahwa bantuan pangan akan kembali disalurkan setelah panen raya selesai.

"Bukan dihentikan total, hanya ditunda karena kita sedang berada di musim panen. Jika bantuan tetap diberikan saat ini, harga beras di pasar bisa anjlok dan merugikan petani," kata Zulhas pada Selasa 4 Februari 2025.

Ia menekankan pentingnya menjaga harga jual gabah agar petani tidak mengalami kerugian.

Rencana Penyaluran Bantuan Pangan di Semester Kedua 2025

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pangan beras untuk enam bulan dalam tahun 2025.

Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas pada 30 Desember 2024.

"Alhamdulillah, Presiden Prabowo telah menyetujui program bantuan pangan beras selama enam bulan di 2025. Januari dan Februari sempat berjalan, sementara empat bulan lainnya akan disesuaikan waktunya," ungkap Arief dalam pernyataan tertulis pada 2 Januari 2025.

Meski sementara dihentikan, pemerintah memastikan bahwa jumlah bantuan yang diberikan tidak berubah, yakni sebanyak 900.000 ton beras dengan nilai Rp16,6 triliun.

Rencananya, bantuan ini akan kembali didistribusikan pada April 2025 setelah evaluasi lebih lanjut.

Penyesuaian Data Penerima Bantuan

Pemerintah juga melakukan penyempurnaan basis data penerima bantuan pangan.

Tahun 2025, jumlah penerima bantuan mengalami penyesuaian dari 22 juta keluarga menjadi 16 juta keluarga.

Pengurangan ini dilakukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 25,22 juta orang pada Maret 2023 menjadi 24,54 juta orang pada Maret 2024.

Sebagai bagian dari strategi perbaikan distribusi bantuan, pemerintah menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian PPN/Bappenas.

Fokus utama bantuan diberikan kepada keluarga dalam kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara produksi dan konsumsi beras, sekaligus memastikan kesejahteraan petani dan masyarakat yang membutuhkan tetap terjaga.

#\panen raya\#bulog #\bantuan beras\