Beras Oplosan Bikin Negara Tekor Rp100 Triliun, Yakin Presiden Prabowo Tak Tahu Soal Hal Ini?

AKURAT BANTEN – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti praktik curang dalam distribusi beras yang kini kembali mencuat ke permukaan.

Dalam pidatonya pada Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Solo, Minggu, 20 Juli 2025, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus beras oplosan yang dianggap sebagai kejahatan besar terhadap rakyat.

Baca Juga: Prabowo Tetapkan Donald Trump Tarif Impor Sambil Tertawa, Penghinaan Bagi Rakyat?

Prabowo menyebut bahwa praktik oplosan beras tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas dan harga, tetapi juga menciptakan kerugian besar bagi negara.

Ia mengungkapkan bahwa kerugian akibat kecurangan ini mencapai hampir Rp100 triliun setiap tahunnya.

“Ini bukan sekadar urusan dagang curang. Ini adalah kejahatan ekonomi besar yang menyengsarakan rakyat dan menelikung negara dari belakang,” tegas Prabowo dalam pidatonya yang disambut sorakan dukungan dari para peserta kongres.

Presiden yang baru menjabat di periode 2024–2029 ini menyatakan bahwa banyak oknum pengusaha tidak bertanggung jawab yang memanipulasi kualitas dan harga beras demi keuntungan pribadi.

Beras yang seharusnya layak konsumsi dicampur, dioplos, bahkan dijual kembali dengan label premium, padahal kualitasnya sangat rendah.

“Beras adalah kebutuhan pokok rakyat. Jika itu saja dimanipulasi, berarti mereka sedang menikam rakyat sendiri,” ujar Prabowo dengan nada serius.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam.

Ia mengaku telah memerintahkan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, untuk mengusut tuntas para pelaku yang terlibat dalam praktik mafia pangan ini.

Baca Juga: Ini Harapan Prabowo - Gibran KW Ketemu Wapres Gibran Saat Pantau Penyaluran BSU di Tangerang

“Perintah saya jelas: usut, tangkap, dan adili. Tidak ada kompromi dengan mafia pangan,” tegasnya.

Prabowo juga menekankan bahwa perlindungan terhadap rakyat dari praktik curang dalam distribusi kebutuhan pokok adalah prioritas utama pemerintahannya.

Ia berjanji akan membenahi tata niaga beras dan memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap pangan yang berkualitas dan adil harganya.

Langkah tegas ini pun disambut baik oleh berbagai kalangan, terutama para pengamat ekonomi dan aktivis perlindungan konsumen.

Baca Juga: Doa dari Anies Baswedan Tentang Sekolah Rakyat untuk Prabowo Bikin Heboh, 'Mudah-mudahan'

Banyak yang berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo benar-benar serius memberantas mafia pangan yang selama ini seakan kebal hukum.

Di sisi lain, masyarakat juga mulai memberikan respons di media sosial, menyuarakan dukungan atas keberanian Presiden dalam membuka dan menindak praktik yang selama ini dianggap "rahasia umum" di dunia perdagangan pangan nasional.

Kini, publik menantikan tindak lanjut nyata dari aparat penegak hukum terhadap instruksi Presiden tersebut.

Jika berhasil, langkah ini bisa menjadi titik balik dalam reformasi sektor pangan nasional yang lebih bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

***