Sekolah Online April 2026 Batal Dilakukan Usai Kena Protes DPR Dinilai Ancam Masa Depan Siswa

AKURAT BANTEN - Wacana penerapan kembali pembelajaran jarak jauh pada April 2026 menuai kritik tajam dari parlemen.

Kebijakan yang disebut-sebut berkaitan dengan upaya efisiensi energi ini justru dinilai berpotensi mengorbankan kualitas pendidikan nasional jika diterapkan tanpa kajian matang.

Sejumlah anggota DPR menegaskan bahwa pengalaman selama pandemi COVID-19 seharusnya menjadi pelajaran penting.

Saat itu, sistem pembelajaran daring memang menjadi solusi darurat, namun meninggalkan berbagai persoalan yang dampaknya masih terasa hingga sekarang.

Baca Juga: Sekolah Online April 2026 Diterapkan tapi Program MBG Tetap Jalan Tuai Sorotan, Kebijakan Bikin Bingung?

Oleh karena itu, kebijakan serupa dinilai tidak tepat jika kembali diterapkan dalam kondisi yang berbeda.

Salah satu kekhawatiran utama adalah menurunnya kualitas pembelajaran.

Interaksi langsung antara guru dan siswa yang terbatas dalam sistem daring membuat proses penyampaian materi tidak optimal.

Banyak siswa kesulitan memahami pelajaran, terutama untuk materi yang membutuhkan penjelasan mendalam.

Baca Juga: Siap-siap Sekolah Online April 2026, Pemerintah Siapkan Skema Baru yang Bikin Orang Tua Terkejut

Selain itu, pembelajaran jarak jauh juga dinilai kurang efektif dalam membangun karakter dan kedisiplinan siswa.

Lingkungan belajar di rumah yang tidak selalu kondusif menjadi tantangan tersendiri.

Tanpa pengawasan yang maksimal, siswa berisiko kehilangan fokus dan motivasi belajar.

DPR juga menyoroti potensi terulangnya fenomena learning loss, yaitu penurunan kemampuan akademik akibat keterbatasan proses belajar.

Baca Juga: Kebijakan Baru April 2026, Sekolah Online dan ASN WFA Diterapkan, Ini Alasan Sebenarnya

Kondisi ini sebelumnya sempat terjadi dan berdampak pada capaian pendidikan siswa secara nasional.

Jika kebijakan ini kembali diterapkan, dikhawatirkan dampaknya akan semakin besar.

Masalah kesenjangan akses teknologi turut menjadi perhatian serius.

Tidak semua siswa memiliki perangkat atau jaringan internet yang memadai.

Baca Juga: Pemerintah Ketok Palu! Hemat BBM, WFA ASN dan Sekolah Online Kembali Berlaku Mulai April 2026, Ada Apa?

Hal ini dapat memperlebar ketimpangan pendidikan antara daerah maju dan wilayah yang masih tertinggal secara infrastruktur.

Dari sisi sosial dan psikologis, pembelajaran daring juga dianggap memiliki dampak negatif.

Minimnya interaksi langsung dengan teman sebaya dapat memengaruhi perkembangan sosial siswa.

Selain itu, penggunaan gawai yang berlebihan berpotensi menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kecanduan hingga gangguan kesehatan.

Baca Juga: Pemerintah Ketok Palu! Hemat BBM, WFA ASN dan Sekolah Online Kembali Berlaku Mulai April 2026, Ada Apa?

Meski pemerintah memiliki alasan efisiensi dalam menggulirkan wacana ini, DPR menilai masih ada alternatif kebijakan lain yang lebih aman bagi dunia pendidikan.

Misalnya, melakukan penghematan di sektor lain tanpa mengganggu proses belajar mengajar.

Para legislator pun mendorong agar setiap kebijakan pendidikan dirumuskan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.

Pendapat dari guru, orang tua, hingga pakar pendidikan dinilai penting agar keputusan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

Baca Juga: Pemerintah Ketok Palu! Hemat BBM, WFA ASN dan Sekolah Online Kembali Berlaku Mulai April 2026, Ada Apa?

Perdebatan mengenai rencana sekolah online ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa diambil secara terburu-buru.

Dampaknya yang luas dan jangka panjang harus menjadi pertimbangan utama.

Pada akhirnya, semua pihak sepakat bahwa kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda harus menjadi prioritas.

Kebijakan apa pun yang diambil seharusnya memperkuat sistem pendidikan, bukan justru melemahkannya.

Baca Juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar Luncurkan Sekolah Online Lansia, Dalam Rangka Usia Lanjut Sebagai Bagian dari Pembangunan

***