Masalah Anggaran Laptop BGN Jadi Sorotan, Kerugian Negara Tembus Triliunan Jika Kepala BGN Jadi Beli

AKURAT BANTEN - Pengadaan laptop dan tablet oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi perhatian serius berbagai pihak.

Program belanja perangkat teknologi tersebut dinilai mengandung sejumlah kejanggalan yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

Sorotan ini disampaikan oleh Center for Budget Analysis (CBA) yang menilai proses penganggaran hingga realisasi belanja perangkat di BGN tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan adanya indikasi pengelolaan anggaran yang tidak transparan.

Baca Juga: Satgas Pandeglang Kirim Laporan Resmi ke BGN Terkait Insiden Belatung di Menu MBG

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya rencana pengadaan komputer oleh BGN sempat tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Namun, dalam perkembangannya, pengadaan tetap dilakukan dengan mengubah jenis barang menjadi laptop dan tablet.

Perubahan tersebut dinilai sebagai upaya untuk mengakali penolakan anggaran yang telah diberikan sebelumnya.

Padahal, secara substansi, kebutuhan yang diajukan dinilai tidak jauh berbeda dengan rencana awal.

Baca Juga: Insiden Keracunan Makanan di Program MBG, BGN Minta Maaf dan Hentikan Operasional Dapur Pondok Kelapa

Dalam catatan CBA, sepanjang tahun anggaran 2025, BGN mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk pembelian perangkat tersebut.

Puluhan ribu unit laptop dan tablet dibeli dengan total nilai yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Jika dirinci, harga per unit perangkat yang dibeli berada pada kisaran belasan hingga puluhan juta rupiah.

Angka ini kemudian memicu pertanyaan terkait kewajaran harga serta efisiensi penggunaan anggaran negara.

Baca Juga: Kok Bisa? Susu Program Pemerintah Dijual Bebas di Supermarket, Begini Penjelasan Tegas BGN

Tak berhenti di situ, pada tahun berikutnya BGN kembali menganggarkan pembelian laptop dengan nilai miliaran rupiah.

Namun, informasi detail terkait jumlah unit maupun spesifikasi barang tidak dijelaskan secara terbuka kepada publik.

CBA menilai kondisi ini berpotensi menyalahi aturan, terutama jika pengadaan tidak mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah disetujui.

Selain itu, kurangnya transparansi dinilai memperbesar risiko terjadinya penyimpangan.

Baca Juga: BGN Gandeng Kemkomdigi Perkuat Benteng, Informasi Lawan Hoaks Program MBG

Uchok menyebut bahwa jika seluruh temuan tersebut terbukti, maka potensi kerugian negara dapat mencapai sekitar Rp1,1 triliun.

Nilai tersebut tentu bukan angka kecil dan berpotensi berdampak pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah.

Kritik pun bermunculan, mendorong pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi.

Publik menilai perlu adanya penjelasan terbuka terkait proses pengadaan, mulai dari perencanaan, mekanisme pengadaan, hingga penentuan harga.

Baca Juga: MBG Picu Ledakan Permintaan Mobil dan Motor, BGN Ungkap Dampaknya ke Petani hingga Industri Susu

Selain itu, audit menyeluruh juga dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran atau tidak dalam penggunaan anggaran tersebut.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian sekaligus menjaga akuntabilitas lembaga negara.

Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari pihak terkait mengenai polemik tersebut.

Kondisi ini membuat isu pengadaan laptop dan tablet BGN terus bergulir dan menjadi perhatian luas.

Baca Juga: MBG Picu Ledakan Permintaan Mobil dan Motor, BGN Ungkap Dampaknya ke Petani hingga Industri Susu

Dengan besarnya nilai anggaran yang dipersoalkan, kasus ini dinilai perlu ditangani secara serius.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

***