Media Asing Tak Percaya Kepemimpinan Prabowo? Disebut Makin Otoriter dan Hamburkan Anggaran

AKURAT BANTEN – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan media internasional.

Kali ini, majalah ekonomi asal Inggris The Economist melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berisiko bagi demokrasi dan kondisi fiskal Indonesia.

Dalam ulasannya, The Economist menyebut pemerintahan Prabowo menunjukkan kecenderungan kepemimpinan yang semakin kuat dan terpusat.

Media asing tersebut juga menilai berbagai program pemerintah membutuhkan anggaran jumbo yang berpotensi membebani keuangan negara.

Baca Juga: Media Asing Alarmkan Ekonomi RI Era Prabowo, Singgung Risiko Kembali ke Krisis 1998

Sorotan itu memicu perdebatan publik setelah ramai dibahas di media sosial dan sejumlah platform berita nasional.

Banyak pihak menilai kritik tersebut menjadi perhatian serius mengingat Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi global.

The Economist menilai gaya kepemimpinan Prabowo yang berlatar belakang militer menimbulkan kekhawatiran sebagian pengamat internasional terkait arah demokrasi Indonesia ke depan.

Selain itu, perluasan peran militer dalam sejumlah program pemerintahan sipil juga disebut menjadi salah satu alasan munculnya anggapan bahwa Indonesia bergerak menuju pola pemerintahan yang lebih sentralistis.

Baca Juga: Diresmikan Presiden Prabowo, Benarkah Pembangunan Museum Marsinah Pakai Dana APBN? Bos Buruh Buka Suara

Media tersebut turut menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang memerlukan pembiayaan sangat besar.

Salah satunya program makan bergizi gratis yang selama ini menjadi andalan pemerintahan Prabowo.

Meski dianggap memiliki tujuan sosial yang baik, program tersebut dinilai membutuhkan pengelolaan anggaran yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan terhadap APBN.

Selain program sosial, kebijakan penguatan industri nasional dan pembentukan lembaga investasi baru juga menjadi perhatian media asing.

Baca Juga: Bukan Orang Sembarangan? Misteri Sosok yang Berani Tawari Hercules Ratusan Miliar untuk Khianati Prabowo

Langkah tersebut dipandang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia sebelumnya menegaskan seluruh kebijakan yang dijalankan bertujuan mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga memastikan pengelolaan anggaran negara tetap berada dalam jalur yang aman serta sesuai aturan fiskal yang berlaku.

Sejumlah pengamat politik dalam negeri menilai kritik media internasional terhadap Indonesia bukan hal baru.

Baca Juga: Hubungan Memanas! Kadin China Kirim Surat 'Peringatan' ke Prabowo: Keluhkan Pungli Hingga Aturan Mencekik!

Mereka menyebut posisi Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara membuat arah kebijakan pemerintah selalu mendapat perhatian dunia.

Namun demikian, sebagian pihak mengingatkan agar kritik tersebut tidak langsung dianggap sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di Indonesia.

Pengamat menilai penggunaan istilah “otoriter” oleh media asing perlu dipahami dalam konteks sudut pandang internasional yang sering kali berbeda dengan dinamika politik domestik Indonesia.

Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait kritik yang disampaikan The Economist tersebut.

Baca Juga: Bukan Orang Sembarangan? Misteri Sosok yang Berani Tawari Hercules Ratusan Miliar untuk Khianati Prabowo

Meski begitu, sorotan terhadap pemerintahan Prabowo diperkirakan akan terus berlanjut, terutama terkait kebijakan ekonomi, stabilitas politik, dan arah demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

***