Refly Harun Semprot DPR soal Kasus Ijazah Jokowi 'Jangan Tutup Telinga untuk Rakyat'

Aullia Rachma Puteri | 23 Mei 2026, 09:47 WIB

refly harun gemas dengan kasus ijazah jokowi

AKURAT BANTEN - Pakar hukum tata negara Refly Harun kembali menjadi sorotan publik setelah meminta DPR RI membuka ruang audiensi bagi kelompok Roy Suryo Cs terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian luas dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Refly, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya bersedia menerima aspirasi masyarakat tanpa memandang latar belakang maupun isi pandangan yang disampaikan.

Ia menilai permintaan audiensi dari kubu Roy Suryo merupakan bagian dari hak warga negara dalam sistem demokrasi.

Dalam pernyataannya, Refly menegaskan bahwa masyarakat berhak menyampaikan pertanyaan maupun pandangan terkait isu yang berkembang di ruang publik, termasuk mengenai polemik ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan.

Ia juga menyindir DPR agar tidak terkesan menutup diri terhadap suara masyarakat.

Menurutnya, parlemen seharusnya menjadi tempat terbuka untuk mendengar berbagai aspirasi rakyat.

Pernyataan Refly muncul setelah muncul kabar bahwa kelompok Roy Suryo dan beberapa tokoh lain berupaya melakukan audiensi dengan DPR guna membahas polemik ijazah Jokowi.

Namun hingga saat ini belum ada kepastian apakah permintaan tersebut akan diterima.

Roy Suryo sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh yang aktif menyoroti isu ijazah Jokowi dalam beberapa waktu terakhir.

Bersama sejumlah pihak lain, ia beberapa kali menyampaikan pandangan dan analisis yang kemudian memicu kontroversi di media sosial.

Di sisi lain, pihak yang mendukung Jokowi menilai persoalan ijazah sebenarnya sudah berkali-kali dijelaskan secara resmi.

Universitas Gadjah Mada sebelumnya juga telah menegaskan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan kampus tersebut.

Selain itu, sejumlah proses hukum terkait tudingan ijazah palsu yang pernah bergulir juga disebut tidak menemukan bukti pelanggaran pidana.

Meski begitu, isu tersebut tetap terus berkembang dan menjadi topik panas di ruang digital.

Refly Harun menilai DPR tidak perlu takut menerima audiensi dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda.

Menurutnya, menerima aspirasi bukan berarti lembaga negara langsung membenarkan isi tuntutan tersebut.

Ia menegaskan bahwa dialog terbuka justru penting dalam negara demokrasi agar masyarakat merasa suaranya didengar.

Karena itu, Refly berharap DPR dapat memberikan ruang komunikasi bagi semua pihak.

Pernyataan Refly langsung memicu reaksi beragam dari publik.

Sebagian netizen mendukung agar DPR menerima audiensi demi membuka ruang diskusi yang lebih terbuka mengenai polemik tersebut.

Namun ada pula yang menilai isu ijazah Jokowi seharusnya tidak terus diperdebatkan karena berbagai klarifikasi sudah pernah disampaikan sebelumnya.

Beberapa pengguna media sosial bahkan menganggap polemik itu lebih bernuansa politik dibanding persoalan hukum.

Pengamat komunikasi politik menilai isu ijazah Jokowi kini berkembang menjadi fenomena sosial dan politik yang terus hidup di media sosial.

Setiap komentar dari tokoh publik seperti Refly Harun atau Roy Suryo disebut mudah viral dan memancing opini publik.

Media sosial juga dinilai menjadi faktor utama yang membuat polemik tersebut terus diperbincangkan.

Bahkan pernyataan singkat dari tokoh tertentu dapat memicu diskusi panjang dan membelah pendapat masyarakat.

Di tengah ramainya polemik, DPR hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan menerima audiensi dari kubu Roy Suryo Cs.

Belum diketahui apakah parlemen akan membuka ruang pertemuan atau memilih tidak menanggapi permintaan tersebut.

Sementara itu, Refly Harun menegaskan bahwa masyarakat harus tetap diberi ruang untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dalam negara demokrasi.

Ia berharap polemik ini tidak disikapi dengan saling menyerang, melainkan melalui dialog yang lebih sehat dan transparan.

Hingga kini, isu ijazah Jokowi masih menjadi salah satu topik yang paling sering memancing perhatian publik di media sosial dan ruang politik nasional.

***