Sidang dr Tifa Diulang dari Awal, Jaksa Kembali Limpahkan Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi ke PN Jaktim

Aullia Rachma Puteri | 29 Juli 2026, 11:03 WIB

Perkara dr Tifa terkait dugaan fitnah soal ijazah Jokowi

AKURAT BANTEN – Proses hukum yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali berlanjut.

Kejaksaan telah melimpahkan ulang berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah surat dakwaan sebelumnya dinyatakan batal demi hukum.

Dengan pelimpahan tersebut, persidangan tidak akan melanjutkan tahapan sebelumnya.

Sebaliknya, perkara akan diproses sebagai perkara baru sehingga seluruh agenda sidang dimulai kembali dari tahap awal, termasuk pembacaan surat dakwaan yang telah diperbaiki oleh jaksa penuntut umum.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, membenarkan bahwa berkas perkara telah diterima dan akan diperiksa oleh majelis hakim yang sama.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus 2026 dengan nomor registrasi perkara yang baru.

Sebelumnya, majelis hakim mengabulkan keberatan atau eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum dr Tifa.

Dalam putusan sela, hakim menyatakan surat dakwaan jaksa tidak memenuhi syarat formil sehingga dinyatakan batal demi hukum.

Salah satu pertimbangan hakim adalah adanya penyusunan dakwaan yang dinilai tidak cermat karena menggabungkan ketentuan pidana dari rezim hukum yang berbeda.

Putusan tersebut membuat jaksa harus menyusun ulang surat dakwaan sebelum perkara dapat diajukan kembali ke pengadilan.

Langkah itu kemudian dilakukan dengan memperbaiki dokumen dakwaan dan melimpahkannya kembali sesuai prosedur hukum acara pidana.

Perkara yang dihadapi dr Tifa berkaitan dengan dugaan tindak pidana akibat pernyataan mengenai polemik ijazah Joko Widodo yang telah menjadi perbincangan publik dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berfokus pada dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, bukan untuk menentukan keaslian ijazah Jokowi.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembatalan surat dakwaan tidak serta-merta mengakhiri perkara.

Jaksa memiliki hak untuk memperbaiki dakwaan sepanjang masih memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, pelimpahan ulang merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam hukum acara pidana.

Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang menjerat dr Tifa.

Seluruh unsur dakwaan nantinya akan diuji melalui pemeriksaan saksi, alat bukti, serta keterangan para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Kasus ini terus menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan polemik yang telah lama berkembang di ruang publik.

Sejumlah kalangan berharap proses hukum berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Para ahli hukum juga mengingatkan pentingnya menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung.

Mereka menegaskan bahwa setiap terdakwa tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

***

#dr Tifa #Ijazah Jokowi #PN Jakarta Timur #Sidang dr Tifa #Joko Widodo #ijazah PALSU