Marak Kasus Keracunan! BGN Tetap Minta Tambahan Anggaran Rp28 Triliun untuk Program MBG

AKURAT BANTEN - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui adanya ribuan kasus gangguan kesehatan yang muncul dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tercatat ada 4.711 porsi makanan yang diduga memicu gejala keracunan pada anak penerima manfaat. Kasus ini membuat perhatian publik tertuju pada kualitas pengelolaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Baca Juga: Prabowo Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Gaungkan Pesan Persatuan di Tengah Tantangan Global

Sebagai langkah cepat, BGN menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur penyedia makanan. Keputusan itu diambil untuk mencegah meluasnya kasus serupa sekaligus memberi ruang evaluasi.

“Kami harus memastikan keamanan pangan sebelum dapur kembali beroperasi,” tegas Dadan.

Meski tengah diterpa sorotan, Dadan menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memperluas cakupan MBG.

Bahkan, ia sudah menyampaikan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dari hitungan ulang, BGN meminta tambahan Rp28 triliun untuk mempercepat distribusi makanan bergizi hingga akhir tahun ini.

Baca Juga: 4 Fakta Insiden Viral Rombongan Pemotor Hentikan Bus di Tikungan Ciwidey: Ini Wajah Asli Arogansi Jalanan! Kini diburu Polisi

“Jadi total kebutuhan kami tahun ini adalah Rp71 triliun ditambah Rp28 triliun,” jelas Dadan usai pertemuan dengan Purbaya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

Ia menilai tambahan anggaran itu penting agar program bisa menjangkau lebih banyak anak sekaligus memperkuat infrastruktur dapur MBG.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Terus Dibenahi demi Generasi Sehat dan Ekonomi Kuat

Menteri Keuangan Purbaya awalnya mengkritisi penyerapan anggaran program MBG yang dianggap lambat.

Namun setelah mendapat laporan detail, ia mengoreksi pandangannya. Menurutnya, serapan anggaran ternyata jauh lebih baik dari yang diduga, sehingga pemerintah siap membuka ruang untuk tambahan dana.

“Kami siapkan Rp28 triliun, tapi tentu akan dicek dulu realisasi penggunaan anggaran per Oktober 2025,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, setiap rupiah anggaran harus terukur hasilnya, terutama karena program ini menyentuh kebutuhan dasar anak-anak di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Beri Bintang Kehormatan untuk Ray Dalio, Dialog Hangat Bahas Ekonomi hingga Antikorupsi

Meski begitu, Purbaya menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi MBG. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan tata kelola berjalan transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

“Program ini bagus, tapi harus dijalankan dengan standar yang ketat agar tepat sasaran,” ujarnya.

Kasus dugaan keracunan yang muncul belakangan memang menjadi tamparan keras bagi BGN. Pengawasan bahan baku, kebersihan dapur, hingga distribusi makanan disebut harus lebih diperketat.

BGN juga diminta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan agar setiap laporan segera ditindaklanjuti.

Baca Juga: Operasi Gabungan Polda Metro dan Bea Cukai Gagalkan Peredaran Ganja Senilai Rp90 Juta di Bekasi

Di balik kritik dan tantangan, publik tetap menaruh harapan besar pada program Makan Bergizi Gratis. Banyak pihak menilai program ini mampu menekan angka stunting sekaligus membantu keluarga prasejahtera.

Namun, konsistensi dalam kualitas dan manajemen akan menjadi penentu apakah MBG benar-benar bisa membawa perubahan nyata bagi generasi mendatang.***