Prabowo Kumpulkan Para Mantan Presiden, Bahas Dampak Perang Iran dan Peran RI di BoP Gaza

AKURAT BANTEN - Situasi geopolitik yang kian memanas di Timur Tengah menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam, untuk membahas posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP), menyusul serangan sepihak Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pertemuan itu berlangsung sekitar tiga setengah jam dan dipenuhi diskusi strategis mengenai arah diplomasi Indonesia ke depan.

Baca Juga: THR dan Bonus Lebaran 2026 Resmi Cair, Pemerintah Kucurkan Rp179 Triliun untuk Dongkrak Ekonomi

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo mengajak para tokoh bangsa untuk menimbang ulang efektivitas dan kekuatan mandat BoP di tengah dinamika konflik yang semakin meluas. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dinilai berpotensi memengaruhi keseimbangan politik global, termasuk inisiatif perdamaian yang tengah diupayakan di kawasan Gaza.

Mantan Menteri Luar Negeri RI periode 2001–2009, Noer Hassan Wirajuda, yang turut hadir dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa pembahasan tidak hanya berfokus pada Gaza, tetapi juga pada implikasi konflik Iran terhadap legitimasi dan daya tawar BoP.

“Board of Peace tetap kami bahas, tetapi dalam konteks perkembangan mutakhir. Apakah dengan perang yang kini berkecamuk di Iran ini akan berdampak pada posisi dan mandat BoP, itu yang sedang kita perhitungkan kembali,” ujar Hassan dalam konferensi pers seusai pertemuan.

Baca Juga: THR ASN hingga Ojol Siap Cair, Pemerintah Bidik Lonjakan Konsumsi di Lebaran 2026

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting lintas generasi kepemimpinan nasional. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo tampak hadir, bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 KH Ma’ruf Amin. Kehadiran para mantan pemimpin negara itu memberi warna tersendiri dalam diskusi yang disebut sebagai dialog kebangsaan menghadapi tantangan global.

Tak hanya para mantan kepala negara, sejumlah ketua umum partai politik yang memiliki kursi di DPR RI juga memenuhi undangan.

Perwakilan dunia usaha, jajaran Kabinet Merah Putih, hingga pimpinan lembaga tinggi negara turut serta dalam pembahasan yang berlangsung intens tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa isu yang dibicarakan tidak sekadar menyentuh aspek diplomasi, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional secara menyeluruh.

Baca Juga: Orang Tua Bisa Dipenjara Jika Unggah Unggah Menu MBG?, Ini Kata Kepala BGN...

Hassan mengungkapkan, Presiden Prabowo dalam paparannya menggambarkan kondisi dunia yang kini semakin kompleks. Jika sebelumnya Indonesia dihadapkan pada dua kutub kekuatan besar, kini dinamika global diibaratkan seperti harus melewati banyak “karang” yang tajam dan berisiko. Situasi tersebut menuntut kecermatan, kehati-hatian, sekaligus ketegasan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

“Bapak Presiden menjelaskan bagaimana kita harus menavigasi perjalanan bangsa ini, bukan hanya di antara dua karang, tetapi kini beberapa karang sekaligus. Itu tentu tidak mudah,” kata Hassan.

Selain isu keamanan dan stabilitas kawasan, pertemuan juga membahas potensi dampak ekonomi global yang bisa timbul akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Baca Juga: Jangan Sampai Tiket Hangus! KAI Ingatkan Batas Waktu Pembatalan dan Reschedule Mudik Lebaran 2026

Kenaikan harga minyak dan gangguan pasokan energi menjadi salah satu kekhawatiran utama, mengingat kawasan Teluk merupakan jalur vital distribusi minyak dan gas dunia. Pemerintah disebut tengah menghitung berbagai kemungkinan agar Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Diskusi panjang itu menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin bersikap reaktif semata, melainkan menyiapkan langkah antisipatif dan strategi diplomasi yang matang. Indonesia, sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, berupaya menjaga peran konstruktif dalam mendorong perdamaian tanpa mengabaikan kepentingan nasionalnya sendiri. Pertemuan di Istana Merdeka tersebut menjadi sinyal bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia tengah dikaji secara serius dan komprehensif.***