Indonesia Bakal Kirim 8.000 TNI ke Gaza, MUI Ingatkan Soal Risiko Politik dan Moral

AKURAT BANTEN - Diketahui Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman sekitar 8.000 prajurit TNI ke Palestina untuk bergabung dalam misi penjaga perdamaian di Gaza.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam Board of Peace (BoP) guna membantu meredakan konflik berkepanjangan di wilayah Palestina tersebut.

Namun, wacana pengiriman pasukan TNI ke Gaza itu menuai perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah diminta agar berhati-hati karena misi tersebut dinilai memiliki risiko besar, baik secara politik maupun moral.

Baca Juga: Rizky Billar Buka Suara, Geram Dituduh Penyuka Sesama Jenis oleh Netizen

MUI: Perlu Kejelasan Mandat Misi Perdamaian
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai bahwa rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam. Menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai kerangka resmi misi perdamaian yang akan dijalankan.

Ia mempertanyakan apakah misi tersebut akan berada di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), atau melalui skema lain seperti International Stabilization Force (ISF).

Menurut Prof. Sudarnoto, perbedaan mandat tersebut sangat krusial. Misi yang berada di bawah naungan resmi PBB, seperti UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Dataran Tinggi Golan, memiliki legitimasi internasional yang jelas. Sementara itu, ISF dinilai belum memiliki status resmi tunggal yang setara.

Baca Juga: Simbol Persaudaraan, Raja Salman Hadiahkan 100 Ton Kurma untuk Rakyat Indonesia

“Indonesia harus benar-benar berhati-hati sebelum memutuskan mengirim pasukan ke Gaza,” tegasnya.

Kekhawatiran Terhadap Agenda Hegemonik
MUI juga mengingatkan agar Indonesia tidak terseret dalam kepentingan geopolitik negara-negara besar. Prof. Sudarnoto menyampaikan kekhawatirannya bahwa skema seperti ISF berpotensi berada dalam pengaruh kuat negara adidaya, khususnya Amerika Serikat.

Ia menilai, misi stabilisasi pascakonflik kerap kali tidak semata-mata bertujuan menciptakan perdamaian, melainkan juga membawa agenda tertentu yang dapat merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Baca Juga: Hadapi Lonjakan Konsumsi Ramadan, Menteri ESDM Bahlil Jamin Pasokan BBM dan LPG Aman Jelang Lebaran 2026

“Jangan sampai Indonesia terjebak dalam agenda hegemonik yang justru bertentangan dengan prinsip perjuangan bangsa dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Salah satu poin yang menjadi perhatian MUI adalah fokus ISF pada upaya demiliterisasi Gaza, termasuk pelucutan senjata kelompok Hamas. Menurut Prof. Sudarnoto, pendekatan tersebut belum tentu mencerminkan solusi yang adil dan menyeluruh bagi rakyat Palestina.

Ia menegaskan bahwa selama ini Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk penjajahan. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap sejalan dengan prinsip tersebut.

“Perdamaian yang sejati harus berorientasi pada keadilan dan kemerdekaan, bukan sekadar stabilisasi wilayah,” ujarnya.

Pertimbangan Reputasi dan Posisi Indonesia
MUI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang seluruh aspek sebelum mengambil keputusan final terkait pengiriman 8.000 prajurit TNI ke Gaza. Selain risiko keamanan di lapangan, terdapat pula risiko diplomatik yang dapat memengaruhi citra Indonesia di mata dunia.

Baca Juga: Sebanyak 1.824 Orang Kaya Peserta BPJS PBI Terancam Dicoret, Menkes Budi: Bayar 42 Ribu Masa Tak Mampu?

Menurut MUI, jika tidak dirancang dengan hati-hati dan transparan, kebijakan ini bisa berdampak pada reputasi Indonesia sebagai negara yang selama ini dikenal konsisten mendukung perjuangan Palestina.

Rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza kini menjadi isu strategis yang memerlukan kajian komprehensif, baik dari sisi hukum internasional, politik global, maupun prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.