Anggota DPRD Kota Tangerang Soroti Subsidi Jumbo Rp3 Miliar Perbulan di Program Si Benteng

Irsyad Mohammad | 27 November 2025, 10:13 WIB

AKURAT BANTEN - Program transportasi umum Si Benteng di Kota Tangerang menjadi sorotan, pasalanya subsidi jumbo Rp3 miliar setiap bulan atau sekitar Rp36 miliar per tahun dinilai tidak berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diberikan. Alih-alih memenuhi kebutuhan mobilitas warga, proyek ini justru dianggap tidak berjalan maksimal dan hanya jadi bahan bancakan oknum-oknum yang terlibat. Kamis (27/11/25)

Anggota DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, mengatakan kondisi di lapangan menunjukkan minimnya respon dalam layanan Si Benteng terhadap kebutuhan masyarakat.

"Ya khususnya Si Benteng, kita melihat kenyataan di lapangan lah. Bahwa sampai hari ini keberadaa n Si Benteng tidak maksimal menanggapi kebutuhan yang ada di masyarakat," katanya.

Ia menilai, setelah pengelolaan dipindahkan dari Dinas Perhubungan ke Perseroda Tangerang Nusantara Global (TNG), kondisi operasional justru semakin tidak jelas karena diserahkan kembali kepada pihak ketiga.

Padahal, kata pria yang akrab disapa Abah Milah ini, hampir seluruh komponen biaya telah ditanggung oleh pemerintah daerah Kota Tangerang.

"Dengan subsidi yang diterima, dengan bensin ditanggung pemerintah, kerusakan ditanggung pemerintah, supir ditanggung pemerintah. Nah sekarang operator itu tidak punya tantangan dengan beban mengejar tertutupnya satu hari 100 kilo," ucapnya.

Menurut penilaian Abah Milah, masyarakat di Kota Tangerang justru tidak menunjukkan minat tinggi terhadap keberadaan Si Benteng.

Ia mengatakan, masyarakat lebih memilih transportasi berbasis aplikasi online daripada menggunakan layanan Si Benteng.

"Masyarakat lebih cenderung hari ini bermesraan dengan transportasi berbasis aplikasi. Jadi kita lebih baik jujur saja pemerintah daerah melihat animo masyarakat soal Si Benteng, kalau mau diteruskan harus digratiskan, kalau terlihat ada penggunanya, baru teruskan," ujarnya.

Ia menyebut, subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk Si Benteng mencapai Rp3 miliar setiap bulan, atau sekitar Rp36 miliar per tahun. Namun manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat di Kota Tangerang.

"Alihkan saja ke yang lain daripada subsidi sekarang penerima manfaatnya tidak kelihatan. Penerima manfaatnya hanya operator dan beberapa pengemudi," tegasnya.

Abah Milah menyebut akar masalah utama berada pada pengawasan TNG. Skema subsidi berbasis kilometer tidak disertai dengan sistem kontrol berbasis GPS atau CCTV pada seluruh rute yang dilalui oleh kendaraan tersebut.

"TNG sendiri tidak menerapkan GPS berbasis rute. Tidak ada GPS yang mengontrol itu, kalau mau diterapkan GPS berbasis rute berbasis trayek, kalau gitu kan ketauan, ini kan tidak," katanya.

Akibat nihilnya pengawasan, kata Abah Milah, operator disebut memiliki ruang besar untuk mengakali laporan kilometer harian kepada TNG.

Abah Milah mengungkapkan adanya temuan praktik-praktik lama yang dilakukan para sopir untuk memenuhi target 100 kilometer per hari dengan beberapa cara berdasakan informasi yang ia terima.

"Masih ada tuh mobil yang digantung roda kiri belakangnya mesin dihidupin, gasnya ditutup sama konblok, jalan dia 40 kilometer kecepatannya," ungkapnya.

Kini, kata Dia, setelah praktik itu terdeteksi, muncul modus baru untuk menutup target harian, beberapa sopir diduga hanya berputar-putar di dalam lingkungan perumahan.

"Dalam rangka menutupi kebutuhan nilai jumlah kilometer mereka bermain tuh di perumahan. Muter-muter aja," jelasnya.

Ia menegaskan, semua ini terjadi karena tidak adanya GPS rute dan CCTV berbasis trayek yang diterapkan di kendaraan tersebut.

Selain manipulasi kilometer, Abah Milah juga mengungkap adanya transaksi tunai yang seharusnya dilarang pada sistem pembayaran Si Benteng.

"Mereka berbayar yang harusnya menggunakan qris, ini sudah boleh bayar tunai, dan uangnya itu dibagi. Padahal kan aturannya nggak boleh," tegasnya.

Menurutnya, karena TNG tidak memiliki beban keuangan, praktik itu dibiarkan sehingga uang tunai menjadi bancakan operator, sopir dan oknum di TNG.

Melihat berbagai persoalan tersebut, Abah Milah meminta pemerintah tidak tinggal diam dan segera bertindak tegas agar subsidi yang digelontorkan kepada Si Benteng dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Tangerang.

"Yang pertama lengkapi itu dengan CCTV berbasis trayek. Kedua, gratis kan kalau perlu oleh pemerintah daerah, jangan hanya siswa yang berbayar, tapi seluruh masyarakat diumumkan itu gratis 100 persen," ujarnya.

Abah Milah meminta, pemerintah Kota Tangerang mengukur minat masyarakat secara objektif. Jika setelah digratiskan Si Benteng tetap tidak diminati, maka program tersebut dinilai layak untuk dihentikan.

"Kalau sudah digratiskan, peminatnya itu ada, teruskan. Kalau peminatnya sudah digratiskan pun tidak ada, berarti dihapus saja. Mendingan dipindah ke yang lain subsidinya, rumah sakit umum kita masih payah," tandasnya.

#dprd #subsidi #tangerang #\Si Benteng\