Anggaran Huntara Jadi Sorotan Tajam, Gabungan Mahasiswa Geruduk Kantor Bupati di HUT Lebak
AKURAT BANTEN, LEBAK - Puncak peringatan HUT Lebak ke-197 diwarnai aksi unjuk rasa besar-besaran dengan membakar ban bekas, aksi gabungan berbagai aliansi Mahasiswa Lebak yang terdiri dari Kumala, Imala, PMII, PMI, GMNI, Pergerakan Mahasiswa Sobang (OKP) dan Pedagang Kaki Lima (PKL), Selasa (2/12/2025).
Aksi yang digelar di depan Kantor Bupati Lebak itu berlangsung panas dan diwarnai ketegangan.
Situasi aksi memuncak ketika massa mencoba menerobos blockade petugas keamanan yang berjaga ketat di pintu gerbang kantor bupati. Aksi dorong-dorongan terjadi, dan para mahasiswa membakar ban bekas sambil melemparkan air gelas mineral kearah petugas serta spanduk sebagai simbol protes terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak.
Baca Juga: Polisi Bongkar Pengoplos LPG Subsidi di Tangerang, 6 Tersangka Ditangkap, Ribuan Tabung Disita
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan Pemkab yang dianggap tidak pro-rakyat, terutama terkait mandeknya pembangunan Hunian Sementara (Huntara) Lebak Gedong bagi warga terdampak bencana.
“Sudah cukup warga menunggu! Pemerintah harus segera menuntaskan persoalan Huntara. Jangan biarkan rakyat terus hidup dalam ketidakpastian,” tegas Ketua Umum Kumala Rohimin selalu korlap.
Selain itu, massa juga mendesak Wakil Bupati Lebak, yang sempat berjanji akan membangun Huntara, untuk hadir dan menandatangani pakta integritas, sebagai komitmen percepatan penyelesaian persoalan Huntara. Namun demikian, mahasiswa menuntut Pemkab membentuk tim percepatan pembangunan agar persoalan yang berlarut-larut ini segera selesai tuntas.
Baca Juga: BNN Tangkap Buronan Kelas Kakap Dewi Astuti di Kamboja, Aktor Utama Penyelundupan 2 Ton Sabu
Hingga berita ini diterbitkan, aksi masih berlangsung dengan penjagaan ketat aparat keamanan, sementara pihak Pemkab Lebak belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan mahasiswa.
Aksi kali ini membawa 26 tuntutan, terdiri dari 19 tuntutan untuk Eksekutif dan 7 tuntutan untuk Legislatif.
Daftar Lengkap 19 Tuntutan Untuk Eksekutif :
1. Menuntut Dinkes Lebak untuk mengoptimalisasikan PUSTU.
2. Tingkatkan penyediaan obat-obatan di RSUD Adjidarmo.
3. Tindak tegas oknum pemiskinan yang dilakukan mafia anggaran.
4. Berantas KKN di Kabupaten Lebak.
5. Meminta kepala Dinkes untuk pemerataan tenaga.
6. Segerakan sarana & prasarana RTH yang tepat sasaran.
7. Segera realisasikan pembangunan RTH Lebak Gedong.
8. Tingkatkan layanan penanganan PJU.
9. Audit anggaran Pemkab Lebak.
10. Kaji ulang relokasi pasar: Pemkab melanggar Perbup No. 36 Tahun 2025.
11. Evaluasi Program Strategis Nasional (MBG) di Kabupaten Lebak.
12. Tingkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak.
13. Evaluasi permasalahan ruang dan lingkungan.
14. Tindak tegas tambang yang berstatus ilegal.
15. Tingkatkan PJU di ruas jalan yang minim penerangan.
16. Berikan beasiswa daftar praktisi—Rekomendasikan akademisi yang tidak memiliki afiliasi politik.
17. Menyuluhkan Kepala Desa di Kab. Lebak.
18. Tingkatkan transparansi & partisipasi publik dalam pengelolaan APBD.
19. Meminta Bupati Lebak & Disbudpar untuk menyelesaikan permasalahan wisata yang terbengkalai.
Daftar Lengkap 7 Tuntutan Untuk Legislatif
1. Pengawasan ketat terhadap kinerja Eksekutif dan OPD.
2. Evaluasi dan efisiensi anggaran operasional DPRD.
3. Tingkatkan pelayanan publik dan pengawasan terhadap program sosial, termasuk MBG dan PUSTU.
4. Tuntaskan permasalahan tata ruang dan lingkungan di Kota Rangkasbitung.
5. DPRD memastikan ketersediaan subsidi pupuk tepat sasaran.
6. Percepat program pembangunan infrastruktur terutama jembatan dan jalan.
7. Kecam keras anggota DPRD yang tertib terhadap partai namun tidak pro terhadap masyarakat Kabupaten Lebak. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
