Bisa Pangkas Antrean 5,7 Juta Jemaah, Kementerian Haji Godok Skema War Ticket Sebagai Jalur Cepat
AKURAT BANTEN - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia tengah menyiapkan transformasi besar guna memangkas antrean haji yang kini mencapai 5,7 juta orang.
Salah satu terobosan yang diwacanakan adalah penerapan skema War Ticket atau pembelian kuota langsung bagi jemaah yang siap secara finansial tanpa harus mengantre puluhan tahun.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa wacana ini merupakan respons atas instruksi Presiden untuk memperpendek masa tunggu pemberangkatan haji.
Baca Juga: Makin Kacau! Gencatan Senjata AS-Iran Terancam Batal? JD Vance Bongkar Fakta Pahit soal Lebanon
Skema ini diproyeksikan menjadi solusi jika suatu saat nanti Arab Saudi meningkatkan kuota jemaah global secara besar-besaran pada tahun 2030 mendatang.
"Target kita ke depan, kalau Saudi membuka kuotanya dalam jumlah besar, kita akan buka dua skema. Pertama adalah skema antrean yang sudah ada. Skema kedua adalah istilah yang digunakan Pak Menteri, yaitu war ticket," ujar Dahnil usai acara konsolidasi di gedung Asrama Haji Cipondoh. Jumat (10/4/26).
Dahnil memaparkan, dalam skema war ticket, pemerintah bersama DPR akan menetapkan biaya haji tanpa subsidi seperti jemaah yang mengantri.
Baca Juga: Trump Kritik Iran Persulit Jalur Minyak di Selat Hormuz, Gencatan Senjata Terancam Gagal?
Sebagai gambaran wacana tersebut, jika biaya ditetapkan sebesar Rp200 juta, maka Jemaah yang siap finansial dan fisik bisa mendaftar langsung saat kuota tersedia dan berangkat di tahun yang sama.
Langkah ini diambil karena skema subsidi saat ini dinilai tidak akan sanggup menanggung lonjakan kuota di masa mendatang.
Jika kuota Indonesia naik menjadi 500 ribu jemaah, kebutuhan dana penyelenggaraan diprediksi membengkak hingga lebih dari Rp40 triliun.
"Jumlah itu apakah memungkinkan tidak buat kita bisa di-cover pakai keuangan haji yang sekarang? Itu ternyata tidak memungkinkan. Kenapa? Karena jumlahnya cukup besar," tegasnya.
Meski muncul wacana baru, Dahnil memastikan pemerintah tidak akan menempuh opsi moratorium atau penghentian pendaftaran haji.
"Masalahnya moratorium pendaftaran haji itu tidak mungkin. Artinya itu memang tidak mungkin karena melanggar Undang-Undang Dasar," tambahnya.
Baca Juga: DPRD Tangsel Respons Positif Kritik KNPI soal Kebijakan Pemuda dan Dispora
Dahnil menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan upaya mencarikan format terbaik bagi pelayanan umat Islam di Indonesia dan belum menjadi kebijakan.
"Ini bukan kebijakan ya. Ini adalah upaya yang sedang kita cari untuk melakukan transformasi perhajian kita supaya kita bisa memperpendek antrean bahkan meniadakan antrean. Kemudian kedua, menyelamatkan keuangan haji atau menyelamatkan keuangan umat kita," pungkasnya.
Di sisi lain, sebagai lembaga baru, Dahnil mengklaim bahwa Kementerian Haji dan Umrah telah melakukan akselerasi cepat.
Baca Juga: Setahun Buron, Terpidana Kasus Pencabulan di Tangsel Akhirnya Ditangkap di Tegal
Saat ini, struktur kelembagaan di tingkat provinsi sudah terbentuk dan ASN sudah mulai bekerja untuk mempersiapkan musim haji mendatang, termasuk keberangkatan perdana yang dijadwalkan mulai 22 April.
"Untuk musim haji 2026, kami siap 100 persen, meskipun tentu masih ada beberapa kekurangan," katanya. ***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
