Operator Si Benteng Nilai Skema BOK Tak Realistis, Layanan Transportasi Dinilai Tak Optimal

AKURAT BANTEN - Skema bantuan operasional kendaraan (BOK) program transportasi Si Benteng dinilai tidak disusun berdasarkan kajian yang komprehensif, sehingga berdampak langsung pada keterbatasan layanan kepada masyarakat.

Direktur PT Tiara Perkasa Mobil, Edi Faisal Lubis, mengatakan besaran BOK yang diterapkan saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Ia menyebut, sejak awal pihaknya telah mengusulkan penyesuaian anggaran agar setara dengan sistem transportasi sejenis di DKI Jakarta.

Baca Juga: 10 HP Android Terbaik Harga Rp3 Jutaan di 2025, Lengkap dengan Plus-Minusnya

"Dari awal kami sudah meminta perbaikan anggaran BOK Si Benteng. Sampai sekarang permintaan itu belum terpenuhi," kata Edi di Kantor PT Tiara Perkasa Mobil, Senin (15/12/2025).

Edi menjelaskan, besaran BOK Si Benteng masih mengacu pada kajian Dinas Perhubungan tahun 2019.

Saat ini nilai BOK berada di kisaran Rp4.100 hingga Rp4.150 per kilometer dengan batas ritase hanya 100 kilometer per hari.

Baca Juga: Proyek Ilegal Lapangan Padel Tangerang Berjalan di Bawah Bayang-bayang Pembiaran Penegakan Perda

Kondisi tersebut, kata dia, jauh berbeda dengan skema transportasi di DKI Jakarta yang memiliki BOK sekitar Rp5.500 per kilometer dengan jarak tempuh mencapai 200 kilometer per hari.

Menurutnya, keterbatasan jarak tempuh membuat operasional armada tidak fleksibel dan berdampak pada kualitas pelayanan.

Sopir, kata Edi, harus menghentikan operasional ketika batas kilometer harian tercapai karena kelebihan jarak tidak masuk dalam perhitungan pembayaran.

Baca Juga: Pelanggaran Kebebasan Pers! Jurnalis Kompas TV Aceh Dipaksa Hapus Rekaman, KKJ Aceh Kecam Keras Aksi Kolonel TNI

"Kalau sudah 100 kilometer, armada tidak bisa lanjut beroperasi. Kalau dipaksakan, kelebihannya tidak dibayar. Ini jelas membatasi pelayanan ke masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan ritase yang rendah, Si Benteng sulit menjalankan fungsi transportasi publik secara utuh, seperti mengantar dan menjemput penumpang pada jam berangkat dan pulang kerja.

Edi menilai, tanpa evaluasi menyeluruh terhadap skema BOK dan jarak tempuh, keberlanjutan program Si Benteng patut dipertanyakan. Bahkan, ia menyebut penghentian sementara bisa menjadi opsi jika kajian ulang tidak segera dilakukan.

"Kalau memang tidak ada perbaikan dan kajian yang matang, lebih baik dievaluasi total. Kalau perlu dihentikan dulu, supaya tidak setengah-setengah," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Ahmad Suhaely, membantah anggapan bahwa program transportasi Si Benteng dibentuk tanpa kajian.

Baca Juga: Upaya Penyelundupan Daging Hiu Digagalkan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Ia menegaskan seluruh perencanaan dan pelaksanaan program tersebut telah melalui proses analisis yang dilakukan oleh dinas terkait.

"Semuanya berdasarkan kajian. Kita kan keterbatasan anggaran, tapi di 2026 kita naikan jadi 5000 per kilometer," katanya

Selain itu kata dia, dishub juga terus melakukan evaluasi dan kajian mencakup kebutuhan layanan transportasi masyarakat, penataan trayek, hingga skema operasional armada. Menurutnya, evaluasi juga terus dilakukan seiring dengan dinamika di lapangan.

Baca Juga: Gebrakan Akhir Tahun! Bapenda Pandeglang 'Jemput Bola' dan Gandeng Kejaksaan Kejar Tunggakan Pajak, PBB Jadi Sorotan Utama

"Tiap bulan juga kita evaluasi. Ada timnya. Evaluasinya nggak cuma sebatas evaluasi rute, semua hal kita evaluasi," pungkasnya.