Pendapatan Si Benteng Rp36 Juta per Bulan, DPRD Kota Tangerang Soroti Transparansi Subsidi

AKURAT BANTEN - Dinas Perhubungan Kota Tangerang mencatat jumlah penumpang moda transportasi Si Benteng sepanjang 2025 mencapai 220.726 orang. Dari data tersebut, rata-rata penumpang harian tercatat sekitar 605 orang yang tersebar di 13 koridor layanan.

Dengan asumsi tarif Rp2.000 per sekali perjalanan dan perhitungan 365 hari operasional, pendapatan Si Benteng diperkirakan mencapai sekitar Rp36 juta per bulan.

Di sisi lain, Direktur PT Tiara Perkasa Mobil (TPM), Edi Faisal Lubis, mengungkapkan bahwa dari total anggaran subsidi transportasi sebesar Rp3 miliar, operasional Si Benteng hanya menyerap sekitar Rp800 juta per bulan.

Baca Juga: Cilegon Gempar! Puluhan ASN Cilegon Terjerat Skandal Perselingkuhan, Whatsapp Wakil Walikota Banjir Curhatan Istri

Anggaran tersebut digunakan sebagai Bantuan Operasional Kendaraan (BOK) untuk si Benteng.

"Si Benteng itu, rata-rata (tagihan BOK) per bulan hanya Rp800 juta. Sisanya untuk Bus Tayo. Kami tagihkan tidak lebih daripada kontrak. Kalau kontraknya sehari itu misalnya 100 kilo, ya kami tagihkan 100 kilo," ujar Lubis.

Lubis menjelaskan, pembayaran BOK sepenuhnya mengacu pada capaian kilometer operasional yang tertuang dalam kontrak.

Baca Juga: Sidang Proyek Chromebook Ungkap Kerugian Rp2,1 Triliun, Sejumlah Nama dan Perusahaan Disebut

Apabila target kilometer tidak terpenuhi, pihak operator tidak menerima pembayaran.

"Kalau di bawah 100 kilometer, kami enggak dibayar. Lebih (dari 100 kilometer) pun kami tidak menerima bayaran, untuk kelebihan kilometernya," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Si Benteng.

Baca Juga: Revitalisasi Sekolah Hampir Rampung Mendikdasmen Sampaikan Capaian Program ke Presiden

Ia menekankan bahwa subsidi yang disalurkan dari Dinas Perhubungan kepada Perseroda Tangerang Nusantara Global (TNG), hingga ke operator, bersumber dari uang rakyat.

"Asas terpenting dalam tata kelola pemerintahan adalah transparansi dan akuntabilitas. Maka, kita harus mendorong kajian dalam pengelolaan si Benteng, sebagai bagian dari program pemerintah daerah," kata Arief, Rabu (17/12/2025).

Ia menambahkan, kajian tersebut diperlukan untuk memastikan program transportasi publik itu dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

"Tujuan apa? Supaya kita bisa memastikan bahwa program ini memang dikelola dengan baik, secara profesional, transparansi, dan juga akuntabilitas. Karena program ini menggunakan dana masyarakat, uang rakyat. Maka rakyat berhak tahu," tandas Arief.