DDT Bekasi-Cikarang Dikebut Usai Kecelakaan, Pengamat Ingatkan Keselamatan Tak Cukup Hanya Tambah Jalur

Riski Endah Setyawati | 30 April 2026, 19:08 WIB

Ilustrasi Rel Kereta Api (Istimewa)

AKURAT BANTEN - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menjadikan pembangunan jalur double-double track (DDT) di koridor Bekasi-Cikarang sebagai agenda prioritas setelah insiden kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi Timur.

Langkah ini dipandang sebagai upaya memperbesar kapasitas perjalanan kereta sekaligus mengurangi potensi gangguan operasional di jalur padat tersebut.

Namun, para pengamat menilai pembangunan infrastruktur tambahan saja belum cukup untuk menjawab persoalan keselamatan secara menyeluruh.

Pengamat transportasi Universitas Indonesia, Andyka Kusuma, menegaskan bahwa fokus utama seharusnya bukan hanya pada penambahan jalur rel, tetapi juga penghapusan perlintasan sebidang yang selama ini masih menjadi titik rawan kecelakaan.

“Prinsipnya untuk meningkatkan keselamatan di kawasan perkotaan. Seharusnya dihilangkan simpang sebidang persilangan kereta. Kalau hanya DD itu hanya meningkatkan kapasitas. DD juga bisa dibangun layang,” ujarnya.

Menurut Andyka, peningkatan kapasitas melalui DDT memang penting, tetapi tujuan keselamatan akan sulit tercapai tanpa perubahan besar pada sistem persimpangan kereta dan jalan raya.

Ia juga menyoroti pentingnya modernisasi teknologi persinyalan agar sistem pengoperasian kereta lebih aman dan responsif.

“Iya benar (perlu modernisasi persinyalan) ya, mulai dari sistem yang moving block, hingga ATC di kereta apinya sendiri,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat transportasi dan tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna.

Ia menilai keberadaan banyak perlintasan sebidang, terutama yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat, justru menjadi hambatan utama dalam menciptakan transportasi rel yang aman.

“Dulu ide banyak, tutup aja perlintasan-perlintasan sebidang itu yang dibuat oleh masyarakat. Disuruh muter masyarakatnya atau dibuat underpass. Nah selama itu tidak diamankan atau tidak dijaga dengan sistem otomatik, itu nggak akan pernah, nggak ada manfaatnya DDT,” jelas Yayat.

Meski begitu, Yayat mengakui bahwa penutupan atau penggantian perlintasan sebidang dengan underpass maupun flyover bukan perkara mudah.

Persoalan pembebasan lahan, biaya konstruksi tinggi, hingga koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan besar.

Ia juga mengkritik lemahnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah tersebut.

“Dan lempar tanggung jawab antara, oh ini tanggung jawab Dirjen Perkeretaapian, oh ini tanggung jawab pemda, pemerintah,” tegasnya.

Yayat menambahkan, pembangunan DDT tetap relevan jika frekuensi perjalanan kereta terus meningkat.

Namun, tanpa perencanaan terpadu dengan jaringan jalan di sekitarnya, proyek ini justru berisiko memunculkan kemacetan baru.

Selain infrastruktur fisik, penggunaan teknologi sinyal yang lebih canggih juga dinilai wajib menjadi prioritas.

“Teknologi soal pengaturan sinyal yang maksimal. Kan harus kita nunggu dari KNKT,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan proyek DDT Bekasi-Cikarang tidak sepenuhnya mengandalkan dana APBN.

Pendanaan akan melibatkan investasi dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang juga nantinya mendapat tanggung jawab pengelolaan prasarana perkeretaapian di jalur tersebut.

Dengan demikian, proyek ini diharapkan bukan sekadar memperluas kapasitas transportasi, tetapi benar-benar menjadi solusi komprehensif untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta di kawasan perkotaan padat.***

#DDT #Bekasi #Cikarang #pemerintah #kereta