Ketum PDIP Megawati Tolak Keras Pilkada Melalui DPRD: 'Demokrasi Tak Boleh Hilang!'

AKURAT BANTEN - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partainya di Balai Sarwono, Jakarta, dengan pernyataan tegas yang langsung mengakhiri segala spekulasi. PDIP secara resmi menolak segala wacana kembalinya pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD.

Dalam pidato penutupannya, Megawati menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi 1998 yang lahir dari keringat dan aspirasi rakyat, bukan sekadar kebijakan yang bisa dibolak-balik oleh segelintir elite politik.

Baca Juga: DPR Sarankan Lonjakan PTKP hingga Rp25 Juta demi Pulihkan Daya Beli dan Kendalikan Defisit APBN

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” tegas Megawati di hadapan ribuan kader yang hadir.

Ia menambahkan bahwa sistem perwakilan yang diusulkan beberapa pihak justru akan mengembalikan Indonesia ke masa lalu, ketika kekuasaan daerah sepenuhnya dikendalikan oleh oligarki dan kelompok-kelompok berpengaruh di pusat.

Baca Juga: Kuota Haji Tambahan Disorot, KPK Selidiki Dugaan Aliran Uang ke Pengurus PWNU DKI

Argumen bahwa Pilkada lewat DPRD lebih murah dan efisien pun langsung dibantah habis-habisan oleh Megawati. Menurutnya, biaya yang lebih rendah tidak bisa menjadi alasan untuk mengorbankan hak suara rakyat secara langsung, karena hal itu justru akan melemahkan fondasi demokrasi.

“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat,” ujarnya dengan nada penuh keyakinan.

Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai wacana yang muncul belakangan, termasuk usulan revisi UU Pilkada yang sempat digaungkan oleh beberapa fraksi di DPR.

PDIP menilai langkah semacam itu bertentangan dengan semangat konstitusi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Baca Juga: Lulusan Baru Merapat! Daftar Instansi CPNS 2026 Ini Sepi Peminat tapi Tawarkan Gaji hingga Rp12 Juta

Rakernas PDIP kali ini juga menjadi momentum penguatan komitmen partai berlambang kepala banteng itu terhadap demokrasi partisipatif.

Megawati mengingatkan bahwa perjuangan reformasi bukan hanya soal mengganti rezim, melainkan memastikan kekuasaan tetap berada di tangan rakyat, termasuk dalam memilih pemimpin daerahnya sendiri.

Dengan penegasan ini, PDIP tampaknya ingin mengirim sinyal kuat kepada pemerintah dan partai-partai lain bahwa partai pemenang Pemilu 2024 tersebut tidak akan berkompromi dalam isu mendasar seperti Pilkada langsung. Sikap tegas ini diyakini akan memengaruhi dinamika pembahasan RUU Pilkada ke depan.***