Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp 268 Triliun, Jatah Makan Siswa Kini Berkurang

AKURAT BANTEN - Pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun pada tahun 2026 mulai berdampak terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah. 

Salah satu perubahan yang diterapkan adalah pengurangan frekuensi distribusi makanan untuk siswa sekolah dari enam hari menjadi lima hari dalam satu pekan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, layanan MBG bagi anak sekolah yang sebelumnya diberikan selama enam hari kini disesuaikan menjadi lima hari setiap minggu.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah efisiensi setelah muncul gejolak ekonomi global dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: SIM Digital Resmi Diluncurkan, Kini Cukup Tunjukkan QR Code Saat Razia Polisi

"Sejak adanya krisis global terutama gejolak di Selat Hormuz, (kami) telah melakukan konsolidasi sesuai arahan Presiden dengan melakukan langkah penghematan," kata Dadan.

Namun, pengurangan layanan MBG tidak diterapkan di seluruh wilayah.

Dadan menyebut sekolah yang masih menggunakan sistem belajar enam hari tetap memperoleh layanan penuh. 

Selain itu, pengecualian juga berlaku bagi sekolah di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.

"Pelayanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya enam hari menjadi lima hari, kecuali untuk anak sekolah yang menjalankan sekolah enam hari dan sekolah yang menjalankan sekolah lima hari tapi di daerah 3T dan prevalensi stunting tinggi," ujarnya.

Baca Juga: Fakta Baru Blackout Sumatera, Polisi Ungkap Penyebab Utama Pemadaman Listrik Massal

Penyesuaian distribusi juga dilakukan saat libur sekolah berlangsung.

Pada periode tersebut, bantuan makanan hanya difokuskan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Pelayanan di hari libur sekolah hanya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," kata Dadan.

Sebelumnya, pada Selasa (19/5), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengurangan anggaran dilakukan agar penggunaan dana program menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi tata kelola MBG supaya belanja program lebih tepat sasaran.

"Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut," ujar Purbaya. dikutip Sindonews.

Ia menegaskan pemerintah tetap menjaga efektivitas program, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makan bagi siswa sekolah di berbagai daerah.

"Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Jadi bukan imun terhadap masukan," kata Purbaya.

Purbaya juga memastikan langkah penghematan tidak akan memengaruhi kualitas gizi makanan maupun target penerima manfaat program MBG.

"Yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah," ujarnya.

Di tengah penyesuaian anggaran tersebut, kritik disampaikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji meminta pemerintah menghentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung program MBG dan memprioritkan dana bagi kebutuhan mendesak di sektor pendidikan.

"Kalau mau dipangkas, mau dipotong, ya, itu yang dikeluarkan. Jadi, anggaran pendidikan gunakan untuk sekolah yang rusak," kata Ubaid.

Menurutnya, dana pendidikan seharusnya lebih difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan guru serta membantu anak-anak yang masih putus sekolah.

"Gunakan untuk guru yang kesejahteraannya masih buruk. Gunakan untuk anak-anak yang tidak sekolah," ujarnya.

Meski mengalami pemangkasan anggaran, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan secara nasional. Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran program tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu awal Rp335 triliun.

Program tersebut diklaim telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dan didukung oleh 27.952 dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

***