Kepala Baru BGN Jadi Sorotan, Yahya Zaini Ungkap 3 Masalah Besar Program MBG

AKURAT BANTEN - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyampaikan apresiasinya atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Di bawah kepemimpinan baru tersebut, Yahya berharap BGN dapat memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Menurut Yahya, pergantian pucuk pimpinan di BGN menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kinerja lembaga.

Pasalnya, BGN memegang tanggung jawab besar dalam menjalankan program MBG yang masuk dalam daftar prioritas strategis nasional.

Baca Juga: Burung Paling Misterius di Indonesia Akhirnya Ditemukan Lagi Setelah Puluhan Tahun

"Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN,” kata Yahya Zaini, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

“Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, serta hambatan riil yang dihadapi program MBG di tingkat tapak selama ini," lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meski demikian, Yahya menilai tantangan besar sudah menanti kepala BGN yang baru.

Demi memastikan program unggulan tersebut berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan gizi masyarakat, ia menilai ada tiga persoalan utama yang harus segera dibenahi.

Baca Juga: DPR Sahkan UU Baru Bank Indonesia, Investor Khawatir Campur Tangan Politik Makin Besar

"Yang pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi,” jelas Yahya.

Ia menuturkan, pembenahan sistem tata kelola di lingkungan BGN sangat diperlukan karena program MBG menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

“Termasuk perlu juga ada pembenahan akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok (supply chain) dari pusat hingga ke daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran,” lanjutnya.

Selain itu, Yahya menekankan bahwa penegakan disiplin serta standardisasi ketat menjadi faktor kedua yang wajib diperkuat.

Menurutnya, BGN harus memastikan penerapan Standard Operating Procedure (SOP) di seluruh unit penyedia makanan dilakukan secara konsisten.

"Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident (nol kecelakaan kerja/pangan). Pengawasan berkala tidak boleh kendor,” papar Yahya.

Pimpinan Komisi IX DPR RI tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah sebagai faktor krusial lain yang perlu segera dibenahi BGN.

Menurut Yahya, ego sektoral masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program berskala nasional.

“Faktor ini merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat program skala nasional adalah ego sektoral,” sebut Legislator dari Dapil Jatim VIII itu.

Karena itu, Yahya meminta Kepala BGN yang baru dapat mempererat komunikasi dan sinergi dengan berbagai kementerian serta lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, hingga pemerintah daerah.

“Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini dinilai masih longgar," tegas Yahya.

Yahya menambahkan, masyarakat kini menaruh harapan besar kepada BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang agar mampu membawa perubahan nyata dalam program pemenuhan gizi nasional.

“BGN diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.

***