Kritik Keras DPR! Kalimantan Kaya SDA Tapi Masih Minim Program Energi Terbarukan dan Listrik

AKURAT BANTEN - Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto menyoroti masih minimnya program energi baru terbarukan (EBT) dan pemerataan akses listrik di wilayah Kalimantan.

Kritik tersebut disampaikan karena berdasarkan data pemerintah, masih terdapat sekitar 10.068 titik di Indonesia yang belum teraliri listrik hingga tahun 2026.

Wilayah yang terdampak tersebar di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Kondisi itu membuat Sigit menyayangkan belum adanya program EBT yang menyasar Kalimantan, padahal kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Tanah Air.

Baca Juga: Koperasi Merah Putih Disebut Bisa Jadi Kunci Ketahanan Energi Nasional, Ini Penjelasan DPR

"Nah ini yang saya sedihnya, kok di 2026 ini EBT nggak ada program masuk ke sana (Kalimantan). Jadi itu perlu digaris bawahi. Karena Kalimantan Tengah itu adalah penghasil sumber daya alam cukup lumayan," kata Sigit.

"Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Tapi ini tidak ada program. Nah ini mohon juga menjadi perhatian. Kita penghasil sumber daya alam tapi tidak dipikirkan program pemerintah untuk wilayah Kalimantan," paparnya.

Ia juga mempertanyakan kejelasan roadmap pemerintah dalam mengoptimalkan potensi energi lokal seperti bioenergi berbasis sawit dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Menurutnya, tantangan geografis di Kalimantan yang sulit dijangkau jaringan transmisi membutuhkan strategi yang jelas, baik melalui pengembangan jaringan listrik, mini grid, maupun PLTS individual berbasis baterai.

Baca Juga: Ancaman El Nino 2026 Picu Karhutla, Puan Maharani Minta Clean Air Shelter Disiapkan

Melihat kondisi tersebut, Sigit meminta pemerintah dan PLN memastikan keberlanjutan operasional proyek energi yang sudah dibangun.

Ia mencontohkan proyek PLTS di Desa Lawang Tawang, Kecamatan Mandau Talawang, yang kini terbengkalai dan tidak lagi berfungsi akibat lemahnya perawatan.

“Nah kalau memang contoh PLTS, ini juga apakah pemerintah juga menjamin keberlanjutan operasionalnya? Karena yang sudah ada di daerah kami, itu ada PLTS itu di Desa Lawang Tawang, Kecamatan Mandut Lawang itu ada, pembangkitnya itu ada. Tapi karena tidak ada menjamin keberlanjutan operasionalnya, sekarang ini sudah makrak dan sudah tidak mendapatkan menikmati listrik kembali. Jadi ini banyak sekali tantangan,” katanya.

Sigit juga meminta agar Kalimantan mendapat prioritas dalam program energi baru terbarukan dan tidak diperlakukan berbeda dibanding wilayah lain.

Ia turut mendorong adanya koordinasi intensif terkait pembagian 24 titik program Listrik Desa (Lisdes) di daerah pemilihannya, mengingat masih banyak wilayah pedalaman Kalimantan Tengah yang belum menikmati akses listrik.

Menurutnya, keterbatasan listrik di daerah pedalaman berdampak langsung pada sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas masyarakat sehari-hari karena akses antarwilayah menjadi terhambat.

"Terus saya tadi juga mendengarkan ada program Lisdes. Nah ini kami mohon nanti ada koordinasi dan komunikasi kita. Kebetulan di Kalimantan ini semua dapat. Dapil kami dapat 24 lokasi. Nah, nanti kalau bisa koordinasi dengan kita, kita ini tahu daerah mana, karena khususnya Kalimantan Tengah. Pedalaman itu saya sudah masuk semua," papar Sigit.

"Dan kehidupannya sudah-sudah kami agak sedikit memprihatinkan. 2026 sudah, listrik belum masuk. Karena itu kalau listrik belum masuk itu akan berpengaruh pada pendidikan segala macam, layanan kesehatan. Karena akses-aksesnya tertutup semua. Jadi tolong Pak Dirjen dan Bu Dirjen juga menjadi atensi khusus, khususnya di Kalimantan. Jangan di tinggalkanlah," tegasnya.

Selain persoalan pemerataan listrik, Sigit turut menyinggung rumitnya birokrasi lintas kementerian yang dinilai menghambat pembangunan infrastruktur kelistrikan di kawasan sungai besar Kalimantan.

Ia meminta PLN mencari solusi teknis, termasuk penggunaan kabel bawah sungai agar tidak mengganggu jalur transportasi kapal batu bara.

Menurut Sigit, koordinasi yang terlalu panjang dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Perhubungan, kerap membuat masyarakat kesulitan memperoleh hak dasar berupa akses listrik.

"Secara teknis,PLN kalau bisa, khususnya Kalimantan semuanya, itu ada kabel yang di bawah sungai. Supaya tidak mengganggu juga di transportasi sungai. Karena disana sungainya besar-besar, Pak. Jangan disamakan di daerah lain. Jadi itu beberapa hal yang mohon menjadi perhatian, karena listrik ini sudah menjadi kebutuhan pokok dan daerah-daerah di luar Pulau Jawa jangan sampai ditinggalkan," tutup Sigit.

***