Lawatan Prabowo ke Prancis Jadi Polemik, Tagihan Hotel Miliaran Rupiah Dipertanyakan

AKURAT BANTEN - Kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Prancis pada akhir Mei lalu, yang menjadi lawatan keempatnya ke negara tersebut, kembali menarik perhatian publik.

Sorotan muncul karena intensitas perjalanan luar negerinya, terutama kunjungan berulang ke negara yang sama dalam waktu kurang dari dua tahun sejak mulai menjabat.

Malaysia tercatat sebagai negara yang paling sering dikunjungi Prabowo dengan total lima kali lawatan.

Sementara itu, Prancis dan Uni Emirat Arab (UEA) masing-masing telah dikunjungi sebanyak empat kali.

Baca Juga: Program Makan Gratis Prabowo Berubah Arah, Target 82 Juta Penerima Tak Lagi Jadi Prioritas

Amerika Serikat, Inggris, Mesir, dan Rusia juga menjadi tujuan diplomasi Prabowo dengan frekuensi tiga kali kunjungan ke masing-masing negara.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah di dalam negeri, aktivitas diplomasi luar negeri Prabowo yang cukup intens kembali memunculkan perdebatan publik.

Banyak pihak mempertanyakan efektivitas dan urgensi dari perjalanan dinas tersebut.

Berdasarkan laporan yang mengutip Sekretariat Kepresidenan, Prabowo bersama rombongan delegasi menginap di Four Seasons Hotel George V, hotel mewah yang berada di kawasan dekat Menara Eiffel, Paris.

Baca Juga: Erupsi Dahsyat Gunung Lewotobi Laki-Laki Hari Ini, Abu Vulkanik Capai 2,5 Km

Pihak Istana dilaporkan memesan sebanyak 27 kamar selama tiga malam, termasuk presidential suite dan premier suite utama.

Total biaya penginapan tersebut diperkirakan mencapai EUR 281.640 atau sekitar US$327.000.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai angka tersebut mempertegas kekhawatiran publik terkait manfaat konkret dari agenda luar negeri presiden.

"Perjalanan Prabowo tidak perlu. Terlalu boros. Lihat saja tagihan hotelnya, 5,7 miliar rupiah (US$316.000) untuk delegasi, sementara hasilnya masih dipertanyakan," katanya.

Kritik terhadap gaya diplomasi Prabowo juga disampaikan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal.

Ia termasuk salah satu tokoh yang secara terbuka mempertanyakan frekuensi perjalanan luar negeri kepala negara tersebut.

Menurut Dino, sejak resmi menjabat, Prabowo menghabiskan sekitar satu dari setiap enam hari di luar negeri.

Baginya, persoalan utamanya bukan sekadar banyaknya perjalanan, tetapi juga apakah Indonesia terlalu bergantung pada model diplomasi yang berfokus pada pertemuan tatap muka antar pemimpin.

Pernyataan Dino kemudian mendapat respons langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy menegaskan bahwa diplomasi secara langsung tetap memiliki peran penting di tengah situasi global yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian.

"Kita perlu membina hubungan yang baik," kata Teddy dalam sebuah video Instagram yang diunggah oleh Sekretariat Kabinet.

Ia menilai membangun kepercayaan antarpemimpin dunia sebelum munculnya krisis bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan strategis.

Menurutnya, hubungan yang dibangun saat ini dapat menjadi modal penting ketika suatu negara membutuhkan dukungan, kerja sama, maupun bantuan pada masa mendatang.

Para pengamat kini mempertanyakan apakah pola diplomasi Prabowo yang identik dengan perjalanan luar negeri tersebut benar-benar menjadi investasi strategis bagi masa depan Indonesia, atau justru menjadi kebijakan luar negeri berbiaya mahal dengan manfaat yang sulit diukur.

Meski demikian, sejumlah analis menilai perjalanan diplomatik tersebut tidak bisa hanya dihitung dari besarnya biaya langsung.

Mereka berpendapat bahwa aktivitas diplomasi luar negeri perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

***