Indonesia Siap Masuk Era Nuklir? BRIN Dorong PLTN Jadi Penopang Energi Masa Depan

AKURAT BANTEN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai energi nuklir berpotensi menjadi salah satu solusi utama dalam mendukung transisi energi di Indonesia.

Dengan karakteristik emisi karbon rendah dan densitas energi tinggi, energi nuklir dinilai mampu memenuhi kebutuhan listrik nasional yang diproyeksikan terus meningkat hingga tahun 2060, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendorong industrialisasi nasional.

Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) BRIN, Topan Setiadipura, mengatakan bahwa energi nuklir memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan energi Indonesia di masa depan.

“Dengan emisi karbon rendah dan densitas energi tinggi, nuklir dinilai mampu memperkuat ketahanan energi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi,” terangnya.

Baca Juga: Resmi Masuk Istana, Said Iqbal Dapat Jabatan Setingkat Menteri dari Prabowo!

Menurut Topan, kebutuhan listrik Indonesia pada 2060 diperkirakan mencapai 443 GWe dengan konsumsi listrik per kapita sekitar 5.039 kWh.

Karena itu, energi nuklir dipandang dapat menjadi sumber listrik andal untuk menggantikan beban dasar pembangkit batu bara sekaligus melengkapi energi terbarukan yang sifatnya intermiten.

Ia juga menyebut banyak negara maju telah lama memanfaatkan energi nuklir sebagai penopang pertumbuhan industri dan ekonomi.

Sementara itu, sejumlah negara berkembang seperti Turki, Bangladesh, dan Mesir mulai membangun dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Baca Juga: Sempat Melaju di Barisan Depan, Veda Ega Pratama Terlempar dari Tiga Besar Klasemen Moto3 Hungaria 2026

“Indonesia memiliki kesiapan untuk memasuki era energi nuklir. Untuk itu, BRIN mendorong kolaborasi dengan negara pemasok teknologi nuklir, antara lain Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, Rusia, dan Tiongkok, guna memperkuat transfer pengetahuan, kapasitas industri nasional, serta berbagi tantangan dan risiko pembangunan PLTN secara lebih efektif,” jelas Topan.

Ia menambahkan, Indonesia perlu mengembangkan berbagai tipe reaktor nuklir secara bersamaan, mulai dari PLTN skala besar berkapasitas sekitar 1 GWe, Small Modular Reactor (SMR) berkapasitas 10-300 MWe, hingga mikroreaktor di bawah 10 MWe yang cocok digunakan di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Topan menegaskan bahwa langkah “pecah telor PLTN” menjadi tahapan penting, bukan hanya untuk penyediaan energi listrik, tetapi juga dalam meningkatkan kapasitas teknologi nasional, memperkuat industri, dan membangun kemandirian bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Sidik Permana dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak hanya bergantung pada teknologi reaktor, melainkan juga kesiapan industri dalam memproduksi komponen sesuai standar keselamatan internasional.

Menurutnya, komponen PLTN harus mampu bekerja dalam kondisi ekstrem, seperti tekanan dan suhu tinggi, radiasi, serta masa operasi yang panjang.

Karena itu, penguasaan teknologi material maju dan manufaktur presisi menjadi faktor yang sangat menentukan.

Sidik menilai penguatan rantai pasok nuklir nasional harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas industri manufaktur, pengembangan riset material dan komponen, penguatan sistem jaminan mutu, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Ia menegaskan sinergi antara perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan pemerintah menjadi kunci dalam membangun ekosistem industri nuklir yang kompetitif.

Indonesia juga dinilai memiliki peluang besar masuk ke rantai pasok nuklir global apabila mampu mengembangkan kemampuan desain, rekayasa, pengujian, dan manufaktur komponen secara bertahap.

Dengan begitu, pembangunan PLTN dapat memberikan nilai tambah besar bagi ekonomi nasional melalui tumbuhnya industri berbasis teknologi tinggi.

Sementara itu, Indarta Kuncoro Aji dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) menegaskan bahwa pembangunan energi nuklir nasional membutuhkan dukungan kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan yang kuat sebagai fondasi utama.

Ia menjelaskan kesiapan teknologi dan industri harus diimbangi dengan regulasi yang jelas, pembiayaan berkelanjutan, serta koordinasi antar lembaga yang efektif.

Pengalaman Indonesia dalam membangun berbagai infrastruktur strategis dinilai dapat menjadi modal dalam merancang skema pembiayaan dan tata kelola PLTN di masa depan.

Ia juga menekankan pentingnya pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) sebagai wadah koordinasi nasional dalam mengintegrasikan seluruh persiapan program nuklir.

NEPIO nantinya berperan dalam menyatukan kebijakan, regulasi, pendanaan, pengembangan sumber daya manusia, hingga keterlibatan industri nasional.

Menurutnya, keberadaan NEPIO sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja secara terkoordinasi sesuai pedoman International Atomic Energy Agency (IAEA).

Indarta menegaskan implementasi program nuklir nasional harus dilakukan melalui pendekatan whole-of-government dan whole-of-nation agar seluruh elemen bangsa dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem energi nuklir yang aman dan berkelanjutan.

Ia menyebut pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bukan sekadar proyek penyediaan listrik, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas teknologi nasional, memperkuat daya saing industri, serta mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi Indonesia.

Kolaborasi antara lembaga riset, perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan mitra internasional dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat rantai pasok nuklir nasional guna mendukung ketahanan energi menuju Indonesia Emas 2045 dan target net zero emission 2060.

***