Illegal Fishing Masih Marak, DPR Dorong Kapal Modern di Natuna dan Laut Arafura

AKURAT BANTEN - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, memberikan apresiasi terhadap berbagai program prioritas yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa praktik illegal fishing masih menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani secara serius.

Menurutnya, peningkatan jumlah kapal perikanan modern milik nelayan nasional serta penguatan sistem pengawasan laut merupakan langkah strategis untuk menekan pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia.

Rokhmin menilai berbagai program unggulan KKP, mulai dari Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pembangunan tambak udang terintegrasi, perlu dibarengi dengan kebijakan yang lebih kuat dalam memberantas praktik pencurian ikan yang masih terjadi di sejumlah wilayah perairan nasional.

Baca Juga: Fakta Mengejutkan! 90 Persen Lalu Lintas Internet RI Masih Lewat Singapura

"Permasalahan struktural di sektor kelautan dan perikanan yang belum begitu tersentuh adalah illegal fishing. Sampai sekarang ternyata masih marak," ujarnya usai mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Untuk menekan praktik illegal fishing, Rokhmin menawarkan dua pendekatan yang harus dijalankan secara simultan.

Langkah pertama adalah memperkuat kehadiran armada nelayan Indonesia di kawasan perairan yang selama ini rawan menjadi sasaran pencurian ikan oleh kapal asing, seperti Natuna, Laut Arafura, wilayah perbatasan dengan Filipina, serta perairan Pasifik.

Ia menjelaskan bahwa kapasitas armada perikanan modern Indonesia masih relatif terbatas. Dari sekitar 800 ribu kapal perikanan yang beroperasi di Indonesia, hanya sekitar 3.600 unit yang memiliki ukuran di atas 30 gross ton.

Baca Juga: Demo Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, BEM UI Bawa 5 Tuntutan Keras untuk Pemerintah

Keterbatasan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan aktivitas kapal asing masih cukup tinggi di sejumlah kawasan perairan Indonesia.

Karena itu, Rokhmin mendorong agar program pengadaan kapal perikanan modern yang didukung melalui skema pinjaman lunak dari Inggris difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini rentan terhadap pencurian ikan.

Menurutnya, kebijakan tersebut lebih tepat dibandingkan menambah armada di daerah yang telah mengalami tekanan penangkapan berlebih atau overfishing.

"Jangan lagi menggelontorkan kapal-kapal ikan modern ke daerah yang sudah overfishing. Justru harus dimanfaatkan untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah-wilayah laut yang selama ini dicuri kapal asing," tegasnya.

Selain penguatan armada, Rokhmin menilai strategi kedua yang tidak kalah penting adalah memperkuat penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas pengawasan laut.

Ia menyoroti bahwa alokasi operasi pengawasan yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan luas wilayah perairan Indonesia yang harus dijaga.

Menurutnya, upaya pengawasan harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Hal itu dapat dilakukan melalui penambahan kapal modern, peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan, serta pembangunan industri pengolahan hasil perikanan di kawasan perbatasan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Di luar isu illegal fishing, Rokhmin juga menekankan pentingnya memastikan keberhasilan program tambak udang terintegrasi yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah, termasuk di wilayah Kebumen dan Waingapu.

Ia berharap program tersebut mampu meningkatkan produktivitas sektor budidaya perikanan sekaligus tetap memberikan perhatian kepada tambak rakyat yang selama ini berkontribusi besar terhadap produksi nasional.

Pada kesempatan yang sama, Rokhmin turut menyoroti besarnya peluang ekonomi biru (blue economy) Indonesia, khususnya melalui pengembangan potensi blue carbon.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan strategis karena menguasai sekitar 30 persen kawasan mangrove dunia yang memiliki kemampuan menyerap karbon jauh lebih besar dibandingkan hutan daratan.

Selain ekosistem mangrove, potensi blue carbon Indonesia juga didukung oleh keberadaan terumbu karang, padang lamun, serta pengembangan rumput laut dan mikroalga yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan sekaligus mendukung upaya penyerapan emisi karbon.

"Indonesia memiliki potensi blue carbon terbesar di dunia. Ini harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kelautan karena tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim," pungkasnya.

***