Blackout Aceh Bisa Terulang? PLN Diminta Perkuat Perencanaan Energi

AKURAT BANTEN - Upaya untuk mencegah terulangnya pemadaman listrik massal atau blackout di Aceh menjadi perhatian serius Komisi VI DPR RI Komisi VI DPR RI.

Selain fokus pada penguatan keandalan sistem kelistrikan, komisi ini menilai perlu adanya perencanaan yang lebih menyeluruh melalui penyusunan neraca kebutuhan listrik yang mencakup kebutuhan rumah tangga, sektor industri, hingga pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Langkah tersebut dianggap penting agar pasokan energi di Aceh dapat dikelola secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Banda Aceh Banda Aceh menyampaikan bahwa salah satu rekomendasi utama kepada PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) adalah penyusunan neraca kebutuhan listrik secara komprehensif.

Baca Juga: Sebanyak 136 Perlintasan Sebidang Berbahaya, Pemerintah Diminta Bergerak Cepat

Dengan perhitungan tersebut, kebutuhan energi di Aceh dapat diproyeksikan lebih akurat dan terarah.

“Makanya salah satu rekomendasi kita agar supaya PLN membuat neraca tentang kebutuhan kelistrikan, berapa kebutuhan untuk masyarakat, kebutuhan lainnya, dan berapa yang dibutuhkan untuk kawasan Sabang dan juga untuk Aceh sehingga bisa disiapkan secara baik kemudian tidak terjadi blackout yang seperti kemarin,” kata Nurdin.

Politisi Fraksi Partai Golkar Partai Golkar tersebut menilai bahwa dari sisi perencanaan, PLN sudah menunjukkan langkah antisipatif untuk mencegah gangguan listrik terulang.

Dalam paparannya, jajaran PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) dinilai telah menyiapkan skema yang lebih siap dibanding kondisi sebelumnya.

Baca Juga: Kesepakatan Damai AS-Iran Bawa Kabar Baik untuk Indonesia, Ini Efeknya bagi Rupiah dan Harga Minyak

“Tadi sudah ada pemaparan dari tim Pak Adi selaku Direktur Retail dan Niaga PT PLN tentang antisipasi yang menurut kita dari sisi perencanaan sudah antisipatif supaya apa yang terjadi di masa lalu tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI agar seluruh program dapat berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Sekarang Komisi VI akan terus memonitor, mengawasi pelaksanaan daripada program yang telah dipaparkan tadi. Jangan sampai pemaparannya bagus, indah di atas kertas, tapi kemudian implementasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nurdin menambahkan bahwa ketersediaan energi yang stabil menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik investasi, termasuk dalam mendorong pengembangan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Indonesia.

“Provinsi Aceh memiliki potensi besar. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya energi dan kelistrikan, harus benar-benar dipastikan agar mampu mendukung pembangunan daerah dan memberikan kepastian bagi para investor,” pungkas Legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II itu.

***