Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Diguncang Gelombang Protes, Mahasiswa hingga Pekerja Dapur Turun ke Jalan

Viona Sebastian Nolani | 24 Juni 2026, 12:03 WIB

Polemik MBG memicu gelombang aksi dari pihak yang mendukung maupun yang menuntut evaluasi program. (Tangkapan Layar)

AKURAT BANTEN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik.

Di tengah berbagai evaluasi yang dilakukan pemerintah, program ini memicu gelombang demonstrasi dari kelompok yang mendukung maupun yang menolak, dengan isu utama mencakup efektivitas anggaran, dugaan korupsi, hingga keamanan pangan.

Sejak diluncurkan pada Januari tahun lalu untuk mengatasi masalah gizi dan stunting, program MBG menargetkan sekitar 83 juta penerima manfaat, termasuk pelajar dan ibu hamil.

Pemerintah mengalokasikan sedikitnya Rp335 triliun untuk pelaksanaannya pada tahun ini.

Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan membuat program tersebut berada di bawah pengawasan ketat.

Selain menghadapi kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat, program ini juga menuai kritik akibat sejumlah insiden keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah.

Di Bali, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi di depan Gedung DPRD Bali, Denpasar, pada Senin.

Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program makan gratis sekaligus mendorong reformasi kebijakan yang dinilai perlu untuk menjawab tantangan ekonomi dan demokrasi di Indonesia.

Mahasiswa mendesak pemerintah bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dan peninjauan komprehensif terhadap program tersebut.

Mereka mempertanyakan besarnya alokasi dana MBG di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran yang sedang diterapkan pemerintah.

Selain itu, mereka meminta investigasi mendalam terhadap kasus keracunan makanan serta dugaan korupsi yang muncul dalam pelaksanaan program.

Gelombang protes serupa juga terjadi di Jakarta.

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi di depan kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin.

Mereka menuntut perombakan total jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah tiga pejabat tinggi lembaga tersebut ditangkap dalam kasus dugaan korupsi.

Dalam aksi yang sama, mahasiswa juga mendesak pemerintah memperkuat kondisi ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Demonstrasi itu berlangsung hanya beberapa hari setelah lebih dari seribu mahasiswa melakukan aksi di lokasi yang sama pada Jumat lalu.

Unjuk rasa tersebut diprakarsai mahasiswa Universitas Trisakti dan diikuti peserta dari Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Massa saat itu menyerukan agar Presiden Prabowo menekan apa yang mereka anggap sebagai pemborosan anggaran negara dan mengevaluasi sejumlah program prioritas yang membutuhkan biaya besar, termasuk MBG.

Sementara itu di Batam, Kepulauan Riau, mahasiswa dari sejumlah kampus turun ke jalan pada Kamis lalu untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.

Mereka mendesak pemerintah menghentikan sementara program jika terbukti tidak efektif, tidak tepat sasaran, atau tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Koordinator Aliansi Gerakan Mahasiswa Batam, Muryadi Agus Priawan, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap kebijakan publik.

“Kami ingin memastikan pemerintah mendengar suara rakyat. Para mahasiswa hadir di sini sebagai bentuk kontrol sosial, mengingatkan para pembuat kebijakan bahwa keputusan harus benar-benar melayani kepentingan publik,” katanya.

Meski mendapat banyak kritik, pemerintah menegaskan program MBG tetap akan dilanjutkan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan program tersebut perlu diperbaiki dan diperkuat, bukan dihentikan.

Sebagai bagian dari langkah efisiensi, pemerintah memangkas anggaran program menjadi Rp228,4 triliun.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut pemerintah juga menerapkan sejumlah penyesuaian, termasuk menghentikan sementara distribusi makanan selama masa libur sekolah dari akhir Juni hingga pertengahan Juli.

Selain itu, distribusi makanan akan dihentikan di 76 sekolah yang berada di wilayah dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan gizi siswa tanpa bantuan negara.

Kebijakan efisiensi tersebut justru memicu reaksi dari kelompok yang merasakan manfaat langsung program MBG.

Di Batam, ratusan pekerja dapur penyedia makanan program MBG menggelar aksi di depan kantor DPRD setempat pada akhir pekan lalu.

Mereka meminta pemerintah menjaga keberlangsungan program karena menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga.

Para pekerja menilai pengurangan distribusi makanan dari enam hari menjadi lima hari per minggu serta penghentian operasional saat libur sekolah akan berdampak langsung pada pendapatan mereka.

“Saat ini, sekitar 1.500 pekerja dapur di Batam terdampak oleh kebijakan ini, karena mereka dibayar harian untuk menghidupi keluarga mereka,” kata koordinator aksi, Langga Husein.

Ia juga menyoroti dampak penghentian layanan terhadap kelompok rentan yang tetap membutuhkan asupan gizi.

“Ia menambahkan bahwa menghentikan operasi selama liburan sekolah juga akan merugikan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang terus membutuhkan dukungan nutrisi bahkan ketika sekolah ditutup.”

Dukungan terhadap program MBG juga muncul di Bandar Lampung.

Sejumlah warga menggelar aksi pada Senin untuk menyuarakan keberlanjutan program tersebut.

Koordinator lapangan aksi, Maradoni, menilai manfaat program tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian dan perekonomian daerah.

“Program makan gratis menyerap sejumlah besar komoditas lokal seperti jagung, beras, singkong, buah-buahan, dan sayuran, yang telah membantu meningkatkan harga. Akibatnya, masyarakat, terutama petani, berharap program ini akan terus berlanjut,” kata Maradoni, seperti dikutip oleh Liputan6.com.

Dalam beberapa hari terakhir, aksi dukungan terhadap program makan bergizi gratis juga tercatat berlangsung di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.

Kondisi ini menunjukkan bahwa program unggulan pemerintah tersebut masih memunculkan perdebatan luas di masyarakat, dengan kelompok pendukung dan penentang sama-sama menyuarakan kepentingannya.

***