Suntikan Dana Rp 400 Triliun ke Bank BUMN, Begini Strategi Pemerintah Dongkrak Ekonomi

Viona Sebastian Nolani | 28 Juni 2026, 18:09 WIB

Ilustrasi uang. (Mufid Majnun /Unsplash)

AKURAT BANTEN - Pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi dengan menambah suntikan likuiditas ke perbankan.

Menteri Keuangan pada Jumat mengumumkan bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan sebesar Rp200 triliun (setara sekitar 11,15 miliar dolar AS) kepada bank-bank milik negara.

Dana tersebut berasal dari kelebihan kas pemerintah yang selama ini ditempatkan di Bank Indonesia (BI) dan diharapkan mampu mendorong peningkatan penyaluran kredit.

Tambahan likuiditas senilai Rp200 triliun ini membuat total dana yang disalurkan pemerintah kepada bank-bank BUMN mencapai Rp 400 triliun.

Sebagian dari dana tersebut akan tetap ditempatkan hingga akhir Desember 2026 guna mendukung pembiayaan sektor perbankan.

Menteri Keuangan Yudhi Sadewa Purbaya menjelaskan dalam konferensi pers bahwa penempatan dana dilakukan dengan dua skema.

Sebagian akan ditempatkan untuk kebutuhan jangka pendek, sementara sisanya akan tetap berada di bank-bank pelat merah hingga penghujung tahun.

Keputusan tersebut diambil setelah Yudhi menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan lima bank milik negara, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta Bank Tabungan Negara (BTN).

Berdasarkan hasil pembahasan dengan para direktur utama bank BUMN, pemerintah menilai bahwa tanpa tambahan likuiditas, pertumbuhan kredit nasional berpotensi melambat dan turun dari capaian dua digit sebesar 11,51% yang tercatat pada Mei lalu.

Dengan adanya tambahan dana tersebut, Purbaya optimistis pertumbuhan kredit nasional sepanjang tahun ini dapat meningkat ke kisaran 14% hingga 15%.

Kebijakan terbaru ini sekaligus mengubah kesepakatan sebelumnya antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengembalikan suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ke rekening simpanannya di bank sentral, namun rencana tersebut kini dibatalkan.

Menanggapi pertanyaan mengenai potensi dampak kebijakan ini terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, Purbaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas langkah tersebut.

Menurutnya, pemerintah memprioritaskan agar roda perekonomian tetap bergerak dan aktivitas bisnis terus tumbuh.

"Apabila ekonomi melambat, investor cenderung menarik investasinya. Sebaliknya, ketika kita mampu membalikkan kondisi ekonomi dan membuatnya kembali bertumbuh, maka minat investasi akan meningkat. Pada akhirnya, kondisi tersebut juga akan memberikan dukungan terhadap penguatan nilai tukar rupiah," ujar Purbaya.

***