Neraca Perdagangan Indonesia Defisit Pertama Kali dalam 6 Tahun, Dipicu Lonjakan Impor Migas

Viona Sebastian Nolani | 2 Juli 2026, 13:09 WIB

Sebuah kendaraan melaju di samping deretan kontainer kargo di Terminal Kontainer Internasional Jakarta, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 7 Juli 2025. (asianews.network)

AKURAT BANTEN - Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan untuk pertama kalinya dalam enam tahun setelah lonjakan impor, terutama minyak dan gas, melampaui nilai ekspor.

Kenaikan harga energi dunia mendorong nilai impor, sementara permintaan global yang melemah membuat kinerja ekspor tertekan.

Dalam konferensi pers pada Rabu, pejabat Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menjelaskan bahwa defisit perdagangan pada Mei mencapai US$1,61 miliar.

Menurutnya, kondisi tersebut “terutama disebabkan” oleh defisit besar pada sektor perdagangan minyak dan gas.

Ini menjadi kali pertama Indonesia mengalami neraca perdagangan negatif sejak April 2020, ketika impor lebih tinggi dibandingkan ekspor dengan defisit sebesar US$375 juta.

Setelah periode tersebut, Indonesia secara konsisten membukukan surplus perdagangan selama 72 bulan berturut-turut.

Ateng menegaskan bahwa karakter defisit kali ini berbeda dibandingkan April 2020.

Menurutnya, kondisi saat ini “lebih dipengaruhi oleh minyak dan gas”, sementara perdagangan nonmigas masih mencatatkan surplus, berbeda dengan situasi enam tahun lalu.

Data BPS menunjukkan impor minyak dan gas melonjak 71 persen secara tahunan, dari US$2,64 miliar pada Mei 2025 menjadi US$4,51 miliar pada Mei 2026.

Peningkatan tersebut dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia sekaligus bertambahnya volume impor sebesar 7,28 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Di sisi lain, ekspor minyak dan gas justru melemah.

Nilainya hanya mencapai US$760 juta pada Mei 2026 atau turun 32 persen dibandingkan US$1,11 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

BPS mengelompokkan impor berdasarkan penggunaannya menjadi tiga kategori, yakni barang konsumsi, barang modal, serta bahan baku dan barang penolong.

Sepanjang Mei, impor barang konsumsi meningkat 22 persen secara tahunan, sedangkan barang modal naik 12,7 persen.

Sementara itu, impor bahan baku dan barang penolong, yang selama ini mendominasi lebih dari dua pertiga total impor Indonesia, melonjak 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Lonjakan tersebut terutama berasal dari meningkatnya impor bahan bakar mineral serta mesin dan peralatan listrik maupun mekanik.

Kinerja ekspor justru bergerak berlawanan.

Ketika impor meningkat tajam, total ekspor Indonesia pada Mei turun 5,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penurunan ini juga dipengaruhi tingginya basis perbandingan pada Mei 2025, ketika eksportir mempercepat pengiriman ke Amerika Serikat untuk mengantisipasi rencana kenaikan tarif impor yang diancamkan Presiden AS Donald Trump.

Dari tiga komoditas ekspor utama Indonesia, hanya batu bara yang berhasil mencatat kenaikan nilai ekspor sebesar 4,11 persen secara tahunan meski volumenya turun 13,6 persen.

Sebaliknya, nilai ekspor besi dan baja merosot 14,7 persen yoy, sementara ekspor minyak sawit mentah (CPO) beserta produk turunannya anjlok 26 persen.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengatakan kepada The Jakarta Post pada Rabu bahwa kenaikan harga global, perang dagang, serta ketidakpastian ekonomi telah menekan permintaan terhadap berbagai produk ekspor Indonesia sepanjang Mei.

Namun, menurutnya, tekanan jangka pendek tersebut sekaligus memperlihatkan “masalah lama” dalam “struktur ekspor Indonesia” yang masih sangat bergantung pada komoditas dan produk setengah jadi.

Ia menilai ekspor Indonesia belum banyak didukung oleh produk bernilai tambah tinggi seperti teknologi, elektronik canggih, maupun semikonduktor.

Josua juga menilai lonjakan impor dipicu oleh "inflasi biaya dalam rantai pasokan global", terutama akibat kenaikan harga energi dan biaya logistik, tingginya permintaan domestik terhadap bahan baku produksi, serta inflasi di negara asal barang impor.

Kondisi tersebut semakin membebani pelaku industri dalam negeri karena harga barang impor menjadi lebih mahal setelah diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Tekanan biaya produksi itu juga tercermin dalam Survei Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur.

Pada Mei, inflasi biaya input tercatat cukup tinggi dan kembali meningkat pada Juni hingga mencapai level tertinggi kedua sejak survei tersebut dilakukan.

“Defisit perdagangan satu bulan masih bisa dianggap sementara jika harga minyak kembali turun dan ekspor pulih. Namun, defisit tersebut menjadi penyebab kekhawatiran jika berlanjut selama beberapa bulan,” kata Josua, seraya menunjukkan bahwa neraca perdagangan negatif dapat memperburuk defisit transaksi berjalan dan menambah tekanan pada rupiah.

Ia merekomendasikan agar pemerintah memangkas defisit minyak dan gas dengan menekan konsumsi bahan bakar, sekaligus memperkuat produksi energi dalam negeri dan mempercepat transisi ke energi terbarukan.

Selain itu, Josua menyarankan agar impor konsumtif dikurangi dan ekspor ditingkatkan melalui pengembangan industri hilir lebih lanjut “yang memiliki dampak nyata pada daya saing dan tidak hanya berdasarkan larangan ekspor”.

Pandangan serupa disampaikan profesor ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi.

Kepada The Jakarta Post pada Rabu, ia memperingatkan bahwa “dalam beberapa bulan mendatang”, dampak defisit perdagangan berpotensi muncul dalam bentuk tekanan terhadap rupiah, meningkatnya inflasi impor, naiknya imbal hasil obligasi, serta semakin sempitnya ruang bagi bank sentral untuk menurunkan suku bunga.

“Jika defisit terulang, investor akan menyimpulkan bahwa pasokan dolar dari perdagangan barang tidak lagi cukup untuk mendukung rupiah,” kata Syafruddin, seraya menambahkan bahwa pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor bahan baku sehingga menggerus margin keuntungan produsen.

Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berlanjut, dampaknya dapat meluas terhadap perekonomian nasional melalui pelemahan konsumsi masyarakat dan memburuknya kondisi fiskal pemerintah.

Hal itu disebabkan subsidi energi maupun beban pembayaran utang tetap "sensitif" terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan harga komoditas global.

***

#Impor Migas #Ekspor Indonesia #BPS #Badan Pusat Statistik #Defisit Perdagangan #Neraca Perdagangan Indonesia