Banten

OPINI: HOAX atau FAKTA Indonesia Bubar 2030? Pemerintahan Prabowo Terima Beban Warisan HUTANG dan KORUPSI Merajalela Hampir Disemua Sektor

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti | 20 Agustus 2025, 14:32 WIB
OPINI: HOAX atau FAKTA Indonesia Bubar 2030? Pemerintahan Prabowo Terima Beban Warisan HUTANG dan KORUPSI Merajalela Hampir Disemua Sektor

AKURAT BANTEN - Indonesia bisa kolaps atau bahkan bubar pada 2030? Mungkin juga bisa terjadi, karena beban utang yang terus meningkat dan korupsi merajalela hingga disemua sektor. Apakah ini hanya sebuah opini atau sekedar obrolan diwarung kopi?, nyatanya warganet ramai membicarakannya hingga saat ini.

IRONIS, kekhawatiran tersebut memang sangat berdasar jika mengacu pada laporan terbaru ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksikan rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan meningkat secara bertahap dalam lima tahun ke depan. Angka ini diprediksi menyentuh 42 persen pada tahun 2029, naik dari posisi utang Indonesia saat ini yang masih di bawah 40 persen.

AMRO menulis dalam Annual Consultation Report on Indonesia 2025, bahwa “Rasio utang terhadap PDB diperkirakan mencapai 42,0 persen pada 2029, namun tetap berada jauh di bawah batas fiskal sebesar 60 persen,” ungkapnya.

Baca Juga: Lihat Pengumuman Hasil Tes DNA RK Hari Ini, Lisa Mariana Justru Tidak Hadir, Cuma Bisa Gigit Jari?

Walaupun proyeksi ekonomi Indonesia hingga 2029 cukup kuat dengan rata-rata pertumbuhan 5,1 persen, namun kekhawatiran adanya peningkatan utang bisa dipicu karena membesarnya defisit primer dan biaya pinjaman yang meningkat.

AMRO juga menyebut, rasio utang Indonesia 2025 terhadap PDB memang masih terkendali.

Namun kekhawariran kondisi Indonesia pada tren lima tahun ke depan, menunjukkan peningkatan karena beberapa faktor:

1. Defisit primer membesar akibat ekspansi program baru di tahun 2025.
2. Biaya pinjaman meningkat, meski suku bunga kebijakan cenderung turun.
3. Penerimaan negara belum maksimal, karena kenaikan tarif PPN hanya menyasar barang mewah.

"Rasio utang terhadap PDB diperkirakan mencapai 42 persen pada 2029, namun tetap berada jauh di bawah batas fiskal 60 persen," sebut AMRO.

Baca Juga: Suami Chikita Meidy Nunggak KPR Rumah Puluhan Juta, Perceraian Terancam Gagal?

Diketahui, Pemerintah Indonesia menargetkan agar total utang Indonesia tetap di bawah ambang 40 persen dari PDB hingga 2029. Defisit fiskal pun ditargetkan turun dari 2,5 persen menjadi sekitar 2,1 hingga 2,3 persen.

Namun, AMRO memberikan catatan penting: target ini belum mempertimbangkan besarnya beban belanja dari program baru Presiden Prabowo. Tanpa revisi menyeluruh terhadap perencanaan fiskal, ada kemungkinan angka utang dan defisit bisa bergerak di luar jalur yang diharapkan.

Sebagai informasi: Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan.

Baca Juga: Pemerintah GAGAL Penuhi Gizi Rakyat Indonesia? PP Nomor 72 Tahun 2021 Terkait STUNTING, Tak Capai 14 Persen pada 2024

Ada optimisme beberapa pengamat terkait utang Indonesia saat ini masih jauh di bawah batas bahaya. Para ekonom mengingatkan agar Indonesia belajar dari negara lain. seperti Sri Lanka mengalami kebangkrutan setelah rasio utangnya melonjak dari 42 persen tahun 2019 menjadi 104 persen tahun 2021.

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan "Gagal bayar utang Sri Lanka harus jadi pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia. Lonjakan utang Sri Lanka terjadi karena belanja selama pandemi, utang infrastruktur, dan kegagalan mengatasi inflasi,”ungkap dia, dikutip Akurat Banten pada Rabu (20/8/2025).

Ia menambahkan, bahwa Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan ASEAN. Namun risiko tetap ada, seperti;
1. Defisit melebar.
2. Program belanja besar.
3. Penerimaan pajak stagnan.

Baca Juga: Jawab Pertanyaan Kapan BSU Cair, Ternyata Begini Faktanya Tentang Uang Rp600 Ribu dari Prabowo

Untuk itu, Ia berharap pemerintah Prabowo Subianto perlu sangat berhati-hati mengambil kebijakan agar tidak terperosok makin dalam terkait menumpuk hutang seperti pengalaman negara lainnya. (*******)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.