Jokowi: Presiden Boleh Memihak Paslon, Sementara Moeldoko: Presiden Netral

AKURAT BANTEN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seorang Presiden diperbolehkan melakukan kampanye dan boleh memihak pasangan calon tertentu saat pemilu berlangsung.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/1/2024).

Jokowi menyatakan bahwa presiden merupakan pejabat politik. Kendati demikian, Jokowi menegaskan dalam berkampanye, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.

Saat ditanya apakah ia akan menggunakan kesempatan berkampanye itu, Jokowi tidak menjawab jelas.

"Ya boleh saja saya kampenye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata dia.

Kemudian ketika ditanya apakah dirinya sudah memihak kepada satu paslon tertentu, Ia justru bertanya balik kepada awak media.

"Itu yang saya mau tanya, memihak ndak," kata Jokowi sambil tertawa kecil.

• Baca Juga: Mahfud MD Sebut Sudah Lama Ingin Mengundurkan Diri Dari Jabatan Menteri, Ketika Akan Mulai Debat Pertama
• Baca Juga: Mendikbudristek Nadiem Makarim PIP Sudah 100 Persen, di Salurkan Kepada 18.109.119 Penerima.
• Baca Juga: Presiden Menyerahkan Bantuan Program Indonesia Pintar 2024, Didampingi Mendikbudristek di Jawa Tengah

Sebelumnya pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, memastikan Presiden Jokowi bersikap netral dalam Pemilu 2024.

"Ya beliau selalu berbicara dengan kita netral," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Buktinya, kata dia, Presiden Jokowi tidak mengesampingkan pihak manapun, baik pihak paslon nomor urut 1, 2, atau 3 selama pemilu diselenggarakan.

Bahkan pelayanan publik juga tetap diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakat tanpa memandang bagian dari kelompok politik yang lain.

"Apakah ada pelayanan publik yang tidak netral. Mari kita lihat jernih lah. Ada nggak perlakuan fungsi-fungsi administrasi, fungsi-fungsi PSO dijalankan tidak netral. Itu baru wah ini pak Presiden tidak netral. Gak ada itu," ujar Moeldoko.

Sebelumnya mantan Wapres RI Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Jokowi agar tetap netral di Pilpres 2024. Menurut dia, netralitas merupakan bagian dari integritas seorang presiden dan juga bagian dari sumpah yang disampaikan saat menjabat.

JK pun menegaskan, sumpah jabatan tersebut harus dijaga karena sifatnya lebih tinggi dari UUD 1945.

“Saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden. Itu dimulai dengan (pernyataan), 'Demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya’," ujar JK di kediamannya, Rabu (10/1/2024).