Banten

Video Amien Rais Diturunkan Komdigi, Pemerintah Ungkap Alasan Mengejutkan

Aullia Rachma Puteri | 7 Mei 2026, 09:36 WIB
Video Amien Rais Diturunkan Komdigi, Pemerintah Ungkap Alasan Mengejutkan
VIDEO AMIEN RAIS DI TAKE DOWN KOMDIGI

AKURAT BANTEN - Kementerian Komunikasi dan Digital kembali menjadi sorotan setelah mengambil langkah menghapus video pernyataan Amien Rais yang sempat viral di media sosial.

Pemerintah menegaskan keputusan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban ruang digital di Indonesia.

Pihak Komdigi menyebut video yang beredar dinilai mengandung informasi yang berpotensi menyesatkan publik serta memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Karena itu, langkah penurunan konten dilakukan untuk mencegah penyebaran narasi yang dianggap dapat memperkeruh situasi sosial maupun politik.

Baca Juga: Gus Ipul Meledak Sindir Keras Amien Rais, Bawa-Bawa Nama Gus Dur

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa ruang digital harus tetap menjadi tempat yang sehat untuk masyarakat memperoleh informasi.

Pemerintah menilai kebebasan berekspresi tetap harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tidak provokatif.

Video yang menjadi polemik diketahui berisi pernyataan Amien Rais terkait isu politik nasional.

Konten tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memancing beragam reaksi dari publik sebelum akhirnya tidak lagi dapat diakses di beberapa kanal digital.

Baca Juga: Kontroversi Video Amien Rais soal Prabowo-Teddy, Menteri HAM Pigai: Ini Bisa Kategori Pelanggaran HAM

Komdigi menegaskan bahwa langkah penghapusan video bukan bertujuan membatasi kritik terhadap pemerintah.

Menurut pemerintah, tindakan tersebut murni dilakukan berdasarkan aturan pengawasan konten digital yang berlaku untuk mencegah penyebaran hoaks, fitnah, atau ujaran yang berpotensi memicu konflik.

Selain melakukan take down, pemerintah juga membuka kemungkinan untuk melakukan pendalaman hukum terhadap penyebaran konten yang dianggap melanggar aturan.

Hal ini berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital.

Baca Juga: Respon Amien Rais soal Komdigi yang Sebut Video Dugaan Hubungan 'Mesra' Prabowo-Teddy Fitnah

Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

Sebagian pihak mendukung langkah pemerintah karena dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Namun, ada juga yang menilai penghapusan video tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan berpendapat.

Beberapa tokoh politik bahkan menilai tindakan itu sebagai bentuk pembatasan terhadap kritik publik.

Baca Juga: Digugat Amien Rais Menkomdigi Angkat Bicara, Polemik Pernyataan soal Prabowo Makin Memanas

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pengawasan ruang digital dilakukan secara profesional dan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pengamat komunikasi digital menilai polemik ini menunjukkan tantangan besar pemerintah dalam mengelola arus informasi di era media sosial.

Di satu sisi, negara harus menjaga kebebasan berekspresi masyarakat.

Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran konten yang dapat memicu keresahan publik.

Baca Juga: Video Viral Amien Rais Soal Prabowo-Teddy Dihapus, Komdigi Sebut Fitnah dan Berisi Ujaran Kebencian

Perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan sulit dikendalikan.

Dalam kondisi seperti itu, setiap konten yang viral berpotensi menimbulkan dampak luas apabila tidak disertai verifikasi yang jelas.

Sejumlah anggota DPR juga meminta agar polemik terkait video tersebut diselesaikan secara terbuka dan sesuai mekanisme hukum.

Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang objektif mengenai alasan penghapusan konten tersebut.

Baca Juga: Viral! Amien Rais Kritik Kedekatan Prabowo dan Seskab Teddy, Singgung Kisah Nabi Luth dan Kepercayaan Publik

Hingga kini, perdebatan mengenai langkah Komdigi masih terus berlangsung di ruang publik.

Pemerintah tetap menegaskan komitmennya menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman, sehat, dan tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang dapat memicu perpecahan sosial maupun politik.

***

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.