Purbaya Bingung Sapi Kurban Prabowo Rp100 Miliar Ternyata Pakai Dana APBN, Sang Menkeu Ternyata Tidak Tahu Hal Itu

AKURAT BANTEN - Pengadaan ribuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Iduladha 2026 memunculkan perhatian publik setelah diketahui menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Polemik semakin ramai usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mengetahui detail penggunaan anggaran tersebut.

Pernyataan Purbaya langsung menjadi sorotan karena program pengadaan sapi kurban itu disebut memiliki nilai hingga sekitar Rp100 miliar.

Ia mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa dana pembelian hewan kurban berasal dari APBN.

Baca Juga: Kabar Mengejutkan Menkeu Purbaya Dirawat di Rumah Sakit, Sakit Apa? Ini Fakta dan Jejak Kariernya

Menurut Purbaya, dirinya sempat menduga pembiayaan sapi kurban dilakukan melalui dana pribadi Presiden atau mekanisme lain di luar anggaran negara.

Karena itu, ia meminta penjelasan lebih lanjut terkait program tersebut ditanyakan kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara.

Sebelumnya, pemerintah memang telah mengonfirmasi bahwa pengadaan sapi kurban Presiden masuk dalam program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres.

Program tersebut dibiayai menggunakan dana negara yang telah dialokasikan dalam APBN.

Baca Juga: Fantastis! Gaji ke-13 ASN 2026 Segera Cair? Ini Bocoran Terbaru dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa!

Jumlah sapi kurban yang disiapkan tahun ini disebut mencapai lebih dari seribu ekor dan akan didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia menjelang Hari Raya Iduladha.

Pemerintah menyebut setiap sapi memiliki harga berbeda tergantung ukuran, bobot, serta lokasi pembelian.

Faktor distribusi ke daerah juga ikut memengaruhi total anggaran yang digunakan.

Meski pemerintah menegaskan program itu legal dan sesuai aturan, penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban tetap menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Baca Juga: Dipangkas Purbaya! Operasional MBG Dikurangi dari 6 ke 5 Hari, Hemat Hingga Rp40 Triliun

Sebagian pihak mempertanyakan urgensi penggunaan dana negara dalam jumlah besar untuk program hewan kurban.

Mereka menilai anggaran tersebut seharusnya dapat diprioritaskan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Namun pihak pemerintah dan Partai Gerindra membela kebijakan tersebut.

Mereka menyatakan bantuan sapi kurban merupakan bagian dari program sosial kemasyarakatan yang memang sudah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: THR PNS Belum Juga Cair di Pekan Kedua Ramadan, Purbaya Buka Suara Soal Penyebabnya

Selain membantu masyarakat saat Iduladha, program itu juga disebut memberikan dampak ekonomi bagi peternak lokal karena meningkatkan penjualan hewan ternak dalam jumlah besar.

Pihak Istana juga menegaskan bantuan sapi kurban Presiden bukan program baru.

Tradisi penyaluran hewan kurban ke berbagai daerah telah dilakukan sejak era pemerintahan sebelumnya sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat.

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia atau MUI turut memberikan pandangan terkait polemik tersebut.

Baca Juga: Bentar Lagi! Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN, Polri dan TNI Cair Minggu Pertama Puasa

MUI menilai penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban diperbolehkan selama dilakukan secara transparan dan benar-benar ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Meski demikian, pengakuan Menteri Keuangan yang tidak mengetahui detail sumber pembiayaan program tersebut tetap menjadi perhatian publik.

Banyak pihak mempertanyakan koordinasi antarlembaga pemerintah terkait penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar.

Pengamat menilai polemik ini bukan hanya soal kurban, tetapi juga menyangkut transparansi dan komunikasi pemerintah dalam pengelolaan dana publik.

Baca Juga: 'Konyol!' Menkeu Purbaya Yudhi Ngamuk BPJS PBI Mendadak Nonaktif, Bagaimana Rakyat Kecil?

Karena itu, pemerintah diminta memberikan penjelasan yang lebih terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Menjelang Iduladha 2026, isu pengadaan sapi kurban Presiden diperkirakan masih akan terus menjadi bahan perdebatan publik, terutama terkait penggunaan APBN dan prioritas belanja negara di tengah kondisi ekonomi saat ini.

***