APBN Habiskan Rp101,1 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis, Menkeu Ungkap Dampaknya ke Ekonomi

AKURAT BANTEN – Pemerintah menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus membiayai berbagai program prioritas nasional.

Salah satu alokasi terbesar pada semester pertama 2026 adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap anggaran hingga Rp101,1 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, dana tersebut telah dimanfaatkan untuk memberikan layanan kepada sekitar 63,13 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

Program ini disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial.

Baca Juga: Keracunan Massal Diduga Akibat MBG di SMKN 6 Semarang, Dinkes Ungkap 707 Siswa dan Guru Terdampak

Menurut Purbaya, penggunaan APBN tidak hanya diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memperoleh manfaat langsung melalui berbagai program pemerintah.

Selain Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga mengalokasikan anggaran bagi sejumlah program sosial lainnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat permanen, misalnya, telah menyerap dana sebesar Rp13,1 triliun sebagai upaya memperluas akses pendidikan.

Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) mencatat realisasi anggaran Rp14,5 triliun.

Baca Juga: Purbaya Buka Suara soal Putusan MK, Anggaran MBG Belum Diubah Sekarang 'Nanti Malah Ribet'

Untuk bantuan pangan melalui Kartu Sembako, pemerintah telah menggelontorkan Rp19,7 triliun.

Adapun Program Indonesia Pintar (PIP) memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp8,8 triliun.

Purbaya menilai berbagai belanja tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung kelompok rentan agar tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar.

Di sisi fiskal, kinerja APBN hingga akhir Juni 2026 juga menunjukkan perkembangan yang positif.

Baca Juga: Kronologi Satpam Dapur MBG Ciputat Curi 1.700 Ompreng, Uangnya Dipakai Beli Narkoba

Pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau meningkat lebih dari 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang menembus Rp1.035,7 triliun.

Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp271 triliun.

Pada saat yang sama, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1.656 triliun.

Baca Juga: Kejagung Ungkap Chat Lodewyk Pusung dengan Istri Jadi Bukti Dugaan Korupsi MBG

Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan program prioritas, pembayaran THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara, subsidi energi, serta berbagai bentuk bantuan sosial.

Pemerintah optimistis pengelolaan APBN yang tetap ekspansif namun terukur akan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Belanja negara juga diharapkan dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.

Dengan realisasi anggaran yang terus berjalan, pemerintah memastikan efektivitas penggunaan APBN akan terus dipantau agar setiap program memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.

Baca Juga: Jejak Gelap Skandal Maling Uang Rakyat MBG: Dari SPPG Bodong hingga Mega Korupsi Rp10,5 T per Tahun

***