Upah Pengupas Bawang Rp700 Ribu Disebut Prabowo, Gus Hilmi Beri Respons Menohok

Aullia Rachma Puteri | 16 Agustus 2026, 16:50 WIB

PENGHASILAN SUSANA PENGUPAS BAWANG JADI BLUNDER

AKURAT BANTEN – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai seorang buruh pengupas bawang mendadak menjadi perhatian publik.

Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Prabowo memperkenalkan Susanah, warga Kabupaten Bogor, yang disebut bekerja sebagai buruh harian pengupas bawang.

Yang membuat pernyataan tersebut ramai dibicarakan adalah nominal upah yang disebut Presiden.

Susanah dikatakan memperoleh bayaran Rp700 ribu untuk setiap kilogram bawang yang dikupas.

Pernyataan itu kemudian menyebar luas di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat.

Dalam pidatonya, Prabowo tidak hanya menyinggung pekerjaan Susanah.

Ia juga menyebut perempuan tersebut sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako.

Kehadiran Susanah digunakan untuk menggambarkan bagaimana program perlindungan sosial pemerintah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Namun, nominal Rp700 ribu per kilogram justru menjadi bagian yang paling banyak diperbincangkan.

Sejumlah pengguna media sosial mencoba menghitung potensi pendapatan yang bisa diperoleh apabila angka tersebut benar-benar merupakan tarif tetap untuk setiap kilogram bawang.

Jika seorang pekerja mampu menyelesaikan beberapa kilogram dalam sehari, penghasilan yang didapat tentu terlihat sangat besar.

Perhitungan tersebut kemudian membuat masyarakat mempertanyakan apakah angka yang disampaikan memang sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan.

Sorotan terhadap pernyataan tersebut juga datang dari penceramah Hilmi Firdausi atau Gus Hilmi.

Ia menanggapi informasi tersebut dengan nada kritis.

Menurutnya, nominal yang disebutkan Presiden dapat menimbulkan persepsi berbeda apabila tidak disertai penjelasan yang lebih lengkap.

Gus Hilmi bahkan menyampaikan kekhawatiran secara bernada satire bahwa guru dan tenaga kesehatan bisa saja tertarik beralih profesi jika pekerjaan mengupas bawang benar-benar memberikan bayaran sebesar Rp700 ribu untuk setiap kilogram.

Respons tersebut kemudian ikut memperpanjang perbincangan di media sosial.

Sebagian warganet menganggap pernyataan mengenai upah tersebut sulit diterima jika dihitung berdasarkan harga bawang dan kondisi ekonomi pada umumnya.

Sebagian lainnya menilai informasi tersebut seharusnya terlebih dahulu diklarifikasi sebelum menjadi bahan perbandingan dengan profesi lain.

Perdebatan juga menyentuh persoalan akurasi data dalam pidato Presiden.

Informasi mengenai pendapatan masyarakat yang disampaikan dalam forum kenegaraan tentu menjadi perhatian karena dapat membentuk persepsi publik mengenai kondisi ekonomi rakyat.

Karena itu, konteks mengenai upah Susanah menjadi penting.

Nominal pendapatan seorang pekerja dapat dipengaruhi oleh sistem pembayaran, jumlah pekerjaan yang diselesaikan, produktivitas, serta kesepakatan dengan pemberi kerja.

Artinya, angka per kilogram tidak bisa langsung digunakan untuk menghitung penghasilan bulanan tanpa mengetahui berapa banyak bawang yang mampu dikupas dalam satu hari dan berapa hari pekerja tersebut mendapatkan pekerjaan.

Polemik ini juga memperlihatkan betapa cepatnya pernyataan pejabat publik menyebar di era media sosial.

Dalam waktu singkat, informasi mengenai Susanah menjadi bahan diskusi sekaligus memunculkan berbagai meme dan komentar dari warganet.

Di sisi lain, tujuan awal Prabowo memperkenalkan Susanah sebenarnya berkaitan dengan gambaran manfaat program bantuan sosial.

Presiden ingin menunjukkan bahwa bantuan pemerintah dapat membantu keluarga berpenghasilan rendah, termasuk dalam mendukung pendidikan anak.

Namun, perhatian masyarakat akhirnya lebih tertuju pada angka upah yang disebutkan.

Kondisi tersebut membuat klarifikasi mengenai nominal sebenarnya menjadi penting agar pesan utama mengenai perlindungan sosial tidak tertutup oleh perdebatan angka.

Jika Rp700 ribu memang merupakan tarif yang benar, publik tentu membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme dan kondisi pekerjaannya.

Sebaliknya, jika terdapat kekeliruan penyebutan angka, informasi tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Hingga kini, polemik tersebut menjadi pengingat bahwa akurasi informasi sangat penting dalam komunikasi publik.

Terlebih, pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum resmi kenegaraan.

Masyarakat pun masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi sebenarnya yang melatarbelakangi penyebutan upah pengupas bawang tersebut.

Yang jelas, ucapan Prabowo telah memicu diskusi luas mengenai pendapatan pekerja, kesejahteraan masyarakat, dan pentingnya ketepatan data dalam menyampaikan informasi kepada publik.

***