Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu Disebut Prabowo, Pedagang Langsung Bereaksi

Aullia Rachma Puteri | 16 Agustus 2026, 23:02 WIB

PIDATO PRABOWO YANG MENIMBULKAN POLEMIK

AKURAT BANTEN – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penghasilan seorang buruh pengupas bawang kembali menjadi perhatian.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut ada pekerja yang mendapatkan bayaran hingga Rp700 ribu untuk setiap kilogram bawang yang dikupas.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum kenegaraan dan kemudian menyebar luas di tengah masyarakat.

Angka yang cukup fantastis itu membuat banyak pihak penasaran dengan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk para pedagang yang setiap hari berhadapan langsung dengan harga bawang dan biaya operasional.

Cerita mengenai buruh pengupas bawang tersebut awalnya disampaikan Prabowo ketika menggambarkan kondisi masyarakat penerima manfaat program pemerintah.

Sosok pekerja yang disebut berasal dari Kabupaten Bogor itu dikaitkan dengan sejumlah program bantuan sosial.

Namun, perhatian publik justru tertuju pada nominal upahnya.

Bayaran Rp700 ribu untuk satu kilogram bawang dianggap tidak lazim apabila dibandingkan dengan harga komoditas serta struktur biaya perdagangan yang selama ini diketahui masyarakat.

Reaksi dari kalangan pedagang pun menjadi bagian dari perbincangan.

Mereka memiliki pertimbangan berbeda karena dalam menjalankan usaha, harga jual harus memperhitungkan biaya pembelian bawang, transportasi, tenaga kerja, penyusutan, hingga keuntungan.

Jika biaya mengupas bawang benar mencapai Rp700 ribu per kilogram, tentu akan muncul pertanyaan mengenai bagaimana pedagang dapat menjual komoditas tersebut dengan harga yang tetap terjangkau konsumen.

Meski demikian, angka tersebut belum tentu dapat langsung dipahami sebagai penghasilan harian seorang pekerja.

Ada kemungkinan nominal yang disebut berkaitan dengan sistem pembayaran tertentu atau konteks pekerjaan yang belum dijelaskan secara menyeluruh.

Pekerjaan pengupasan bawang sendiri dapat dilakukan dengan sistem borongan atau berdasarkan jumlah hasil pekerjaan.

Karena itu, tarif per kilogram tidak otomatis menggambarkan pendapatan bersih seorang pekerja dalam sehari maupun sebulan.

Produktivitas pekerja juga menjadi faktor penting.

Seorang buruh tentu memiliki batas kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Jumlah bawang yang mampu dikupas dalam sehari akan menentukan total pendapatan yang diterima.

Hal tersebut membuat publik perlu berhati-hati dalam menghitung potensi penghasilan hanya berdasarkan nominal Rp700 ribu.

Tanpa mengetahui volume pekerjaan dan mekanisme pembayaran, perhitungan pendapatan dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Di sisi lain, pernyataan Presiden telah menjadi konsumsi publik sehingga wajar apabila masyarakat meminta penjelasan lebih rinci.

Apalagi, informasi mengenai pendapatan pekerja tersebut disampaikan dalam forum resmi kenegaraan.

Kejelasan data menjadi penting agar masyarakat tidak salah memahami kondisi ekonomi pekerja.

Jika nominal yang disebutkan benar, pemerintah dapat menjelaskan bagaimana angka tersebut diperoleh.

Jika terjadi kekeliruan dalam penyampaian, klarifikasi juga diperlukan.

Polemik tersebut turut menunjukkan adanya perbedaan antara gambaran ekonomi secara nasional dengan kondisi perdagangan di tingkat lapangan.

Pedagang harus beradaptasi dengan perubahan harga komoditas dan daya beli konsumen.

Bagi pedagang bawang, kenaikan biaya pengolahan dapat memengaruhi harga jual.

Namun, menaikkan harga terlalu tinggi juga berisiko membuat konsumen mengurangi pembelian.

Karena itu, informasi mengenai upah buruh perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat.

Tidak semua tarif tenaga kerja dapat dibandingkan secara langsung dengan harga komoditas yang dijual di pasar.

Pernyataan Prabowo mengenai upah tersebut pada akhirnya membuka diskusi yang lebih luas mengenai kesejahteraan pekerja.

Masyarakat ingin mengetahui apakah angka yang disebut benar-benar mencerminkan penghasilan yang diterima buruh atau terdapat penjelasan lain di baliknya.

Satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya transparansi data.

Informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat akan lebih mudah dipahami apabila disertai keterangan mengenai lokasi, sistem kerja, volume pekerjaan, serta cara menghitung pendapatan.

Dengan demikian, polemik upah kupas bawang Rp700 ribu per kilogram tidak hanya berkaitan dengan nominal.

Persoalan tersebut juga menyangkut bagaimana data ekonomi masyarakat disampaikan kepada publik dan bagaimana angka tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Publik pun masih menunggu kejelasan mengenai konteks sebenarnya dari nominal tersebut.

Sementara itu, reaksi pedagang menunjukkan bahwa informasi tersebut memang perlu dilihat secara lebih mendalam sebelum dijadikan gambaran umum mengenai penghasilan buruh pengupas bawang.

***

#Upah kupas bawang #Prabowo Subianto #Buruh pengupas bawang #Rp700 ribu #Pedagang bawang #Pidato Prabowo