Rizal Fadillah Sentil Keras Pemerintahan Prabowo, Soroti Pidato hingga Kebijakan Pemerintah

Aullia Rachma Puteri | 17 Agustus 2026, 02:53 WIB

prabowo tak cocok jadi presiden?

AKURAT BANTEN – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mendapat sorotan dari pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadillah.

Ia menilai terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian selama pemerintahan berjalan, mulai dari cara Presiden menyampaikan informasi kepada publik hingga berbagai kebijakan strategis.

Kritik Rizal muncul setelah mencermati pidato kenegaraan Prabowo pada 14 Agustus 2026.

Salah satu bagian yang menjadi perhatiannya adalah pernyataan mengenai seorang pekerja pengupas bawang yang disebut memperoleh penghasilan Rp700 ribu per kilogram.

Menurut Rizal, penyampaian informasi oleh kepala negara semestinya didukung data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar mengenai satu pernyataan dalam pidato.

Bagi Rizal, cara seorang pemimpin menyampaikan informasi kepada masyarakat memiliki dampak besar karena setiap pernyataan Presiden dapat menjadi perhatian publik.

Karena itu, ia meminta agar komunikasi pemerintah dilakukan secara lebih hati-hati.

Data yang digunakan dalam pidato maupun kebijakan, menurutnya, harus terlebih dahulu dipastikan akurasinya agar tidak menimbulkan kebingungan.

Selain persoalan komunikasi, Rizal juga memberikan catatan terhadap sejumlah program pemerintah.

Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.

Program tersebut memiliki cakupan besar karena menyasar masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok yang membutuhkan.

Namun, menurut Rizal, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang kuat agar anggaran negara dapat digunakan secara efektif.

Ia juga mengaitkan kebijakan efisiensi anggaran dengan munculnya berbagai program pemerintah.

Menurut pandangannya, penghematan anggaran harus benar-benar menghasilkan tata kelola yang lebih efisien dan tidak justru diikuti oleh pembentukan berbagai proyek baru yang membutuhkan biaya besar.

Rizal turut menyoroti isu pemberantasan korupsi.

Menurut dia, kebijakan pemerintah dalam mengelola program dengan anggaran besar harus disertai sistem pengawasan yang ketat.

Transparansi diperlukan agar penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kritik Rizal juga menyentuh persoalan hubungan antara pemerintah dan kelompok berkepentingan.

Ia mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai kekuatan oligarki.

Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan sikap yang jelas apabila memang ingin mengurangi pengaruh kelompok berkepentingan dalam pengambilan kebijakan.

Ia menilai konsistensi menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Sektor penegakan hukum juga tidak luput dari sorotan. Rizal menilai reformasi institusi penegak hukum masih menjadi pekerjaan penting.

Menurutnya, pembenahan diperlukan agar masyarakat memperoleh rasa keadilan dan kepercayaan terhadap lembaga negara.

Tidak hanya urusan domestik, Rizal juga memberikan perhatian terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

Ia menilai pemerintah harus mampu menjaga kepentingan nasional ketika berhadapan dengan berbagai kekuatan global.

Indonesia memiliki hubungan dengan banyak negara dan kelompok kekuatan dunia.

Karena itu, menurut Rizal, kebijakan luar negeri perlu dijalankan secara hati-hati agar Indonesia tidak kehilangan posisi strategisnya.

Berbagai kritik tersebut kemudian membuat Rizal sampai pada penilaian bahwa Prabowo dinilai kurang tepat untuk memimpin sebagai Presiden.

Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan politik pribadi Rizal Fadillah, bukan penilaian resmi lembaga negara maupun keputusan hukum.

Rizal bahkan berpendapat bahwa Prabowo akan lebih baik menjalankan kegiatan sosial dan filantropi setelah tidak lagi berada dalam kekuasaan.

Pandangan itu menjadi bagian dari kritik kerasnya terhadap pemerintahan saat ini.

Di sisi lain, Prabowo dalam pidato kenegaraan menyampaikan sejumlah capaian pemerintah.

Ia mengklaim telah menyelesaikan 121 persoalan transformatif selama sekitar 21 bulan masa pemerintahannya dan menegaskan komitmen untuk terus bekerja bagi masyarakat.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo masih menjadi bagian dari dinamika politik nasional.

Kritik dari tokoh masyarakat maupun pemerhati politik dapat menjadi bahan diskusi, sementara pemerintah memiliki ruang untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan hasil kebijakan.

Pada akhirnya, penilaian terhadap pemerintahan tidak hanya bergantung pada pernyataan satu tokoh.

Capaian program, data ekonomi, efektivitas kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat menjadi sejumlah faktor yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pemerintah secara lebih objektif.

***

#Prabowo Subianto #Rizal Fadillah #Kritik pemerintahan Prabowo #Kebijakan Prabowo #Makan Bergizi Gratis #Politik Indonesia 2026