Tarif Ojol Naik-Turun Tak Terkendali, Pakar Ungkap Peran AI di Balik Penentuan Harga
Akurat Banten - Perubahan tarif ojek online (ojol) yang sering kali tidak menentu kembali menjadi sorotan.
Meskipun jarak yang ditempuh sama, pengguna kerap mendapati harga perjalanan yang berbeda dari waktu ke waktu.
Fenomena ini diungkap oleh M Irfan Dwi Putra, Junior Researcher di Center for Digital Society (CfDS), Universitas Gadjah Mada.
Baca Juga: Siap-siap Mudik Lebaran 2025: Jangan Kaget, Ini Dia Update Tarif Tol Trans Jawa Terbaru!
Berdasarkan temuan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh CfDS bekerja sama dengan Pulitzer Center Indonesia, Irfan membagikan pengalaman pribadinya terkait fluktuasi tarif ojol yang ia alami.
“Dua bulan lalu, saya membayar Rp17.500 untuk perjalanan sejauh 5,1 kilometer dari Blok M ke rumah. Tiga minggu kemudian, untuk rute yang sama, tarif melonjak menjadi Rp26.500, meskipun hanya ada perbedaan waktu tempuh sekitar empat menit lebih lambat,” ungkapnya.
Baca Juga: Festival Ramadan 2025 Sinar Mas Land, Penuh Kreasi Berbagi Kebaikan
Menurut Irfan, penyebab utama naik-turunnya tarif ojol adalah teknologi kecerdasan buatan (AI) yang digunakan oleh perusahaan transportasi online.
Sistem AI ini berfungsi untuk menentukan tarif, mencocokkan pengguna dengan pengemudi, serta merekomendasikan rute tercepat.
“AI bekerja dengan algoritma kompleks yang memproses data secara otomatis. Sistem ini menggunakan machine learning, yang memungkinkan AI belajar dari data tanpa pemrograman khusus,” jelas Irfan.
Baca Juga: Wapres Gibran: AI Bukan Ancaman, Tapi Alat Peningkatan Kreativitas
Namun, yang menjadi permasalahan adalah kurangnya transparansi dalam cara kerja AI tersebut.
Sistem AI cenderung bekerja layaknya black box di mana pengguna hanya bisa melihat input dan output, tetapi tidak mengetahui bagaimana keputusan dihasilkan.
“Sistem ini dapat menetapkan tarif berbeda untuk perjalanan yang sama tanpa alasan yang bisa dipahami pengguna. Ketidakpastian ini jelas berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan,” tambahnya.
Baca Juga: Wapres Gibran: AI Bukan Ancaman, Tapi Alat Peningkatan Kreativitas
Tidak hanya pengguna yang terdampak, sistem AI juga berpengaruh terhadap para driver.
Dalam sistem ride-hailing, pengemudi yang berada dekat dengan pengguna tidak selalu mendapatkan pesanan.
“Algoritma mempertimbangkan banyak faktor yang tidak diketahui driver. Akibatnya, distribusi pesanan menjadi tidak merata, pendapatan pengemudi tidak stabil, dan jam kerja semakin panjang,” ujarnya.
Baca Juga: Festival Ramadan 2025 Sinar Mas Land, Penuh Kreasi Berbagi Kebaikan
Lebih jauh, Irfan menyoroti potensi eksploitasi terhadap mitra driver akibat ketidakjelasan sistem ini.
Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memperburuk ekosistem industri gig economy, di mana pekerja berada dalam ketidakpastian penghasilan.
Untuk mengatasi persoalan ini, Irfan menekankan perlunya regulasi yang mewajibkan platform ride-hailing membuka sistem mereka secara lebih transparan.
Baca Juga: Korban Investasi Bodong EDCCASH Curhat ke DPR: Kami Susah Dapat Keadilan
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penerapan Explainable AI (XAI), yaitu konsep AI yang mampu menjelaskan bagaimana keputusan dibuat.
“XAI memungkinkan pengguna dan pengemudi memahami cara tarif dihitung dan bagaimana sistem menentukan driver yang mendapatkan pesanan,” jelasnya.
Beberapa negara telah mulai menerapkan regulasi ini. Uni Eropa, misalnya, melalui EU AI Act, mewajibkan sistem AI dalam layanan yang berkaitan dengan hak-hak fundamental untuk lebih transparan.
“Jika merujuk pada Annex III EU AI Act, industri ride-hailing termasuk dalam kategori hak-hak fundamental,” ujar Irfan.
Ia pun menilai bahwa regulasi semacam ini akan memaksa platform bertanggung jawab dalam menyediakan informasi terkait perhitungan tarif dan cara kerja sistem pemesanan.
“Dengan transparansi, pengguna dan pengemudi tidak akan lagi merasa dirugikan oleh sistem yang terasa sewenang-wenang,” pungkasnya.***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
