Prabowo Perintah DKBN Segera Hapus Sistim Outsourcing Pekerja Indonesia

AKURAT BANTEN - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), yang baru akan dibentuk, untuk mencari cara menghapus sistem outsourcing pekerja di Indonesia. Rencananya diisi para pimpinan serikat buruh tanah air.
Hal ini, disampaikannya saat berpidato pada peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Ia mengatakan jika rencananya akan dilakukan tidak segera, namun akan secepatnya direalisasikan.
"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," tuturnya pada, Kamis (1/5/2025).
Baca Juga: HAM Tolak Wacana Dedi Mulyadi, Siswa Nakal Ikut Pendidikan Karakter di Barak Militer
Tentunya, Prabowo juga mengingatkan para buruh agar selalu berpikir realistis, karena sebuah negara, termasuk Indonesia harus menjaga prinsip keseimbangan seperti menjaga kenyamanan para investor agar betah dan mau menanamkan modalnya di Indonesia.
"Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," pungkasnya.
Selain menyetujui usul para pemimpin serikat buruh untuk segera mempertemukan pekerja dengan pemodal di Istana Bogor. Prabowo juga akan menggelar pertemuan antara 150 pimpinan buruh dengan 150 pemimpin perusahaan.
Baca Juga: BPK Rekomendasikan Andra Soni, Beri Sanksi Sekolah Tak Becus Kelola Dana BOS
"Saya akan mengatakan kepada para pengusaha 'Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik'," tegasnya.
"Negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, bantuan tunai langsung kepada mereka penghasilan rendah," tambah Prabowo. (*******)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Kortastipidkor Bareskrim Polri Selidiki Tiga Modus Rekayasa Pasokan Energi PLTU yang Merugikan Negara Triliunan Rupiah
- 2Gaji PNS 2027 Tak Disinggung Prabowo, PNS Diduga Kembali Gigit Jari Tidak Dapat Kenaikan Gaji, Sama Seperti Pensiunan
- 3HIMNI Periode 2026-2031 Resmi Dilantik, Djarot Sulistio Wisnubroto Pimpin Perluasan Pemanfaatan Nuklir
- 4Fakta di Balik 'Gaji Rp700 Ribu per Kilo': Siapa Sebenarnya Ibu Susana yang Disebut Presiden Prabowo?
- 5Gaji Pembawa Baki Bendera Celine Olivia Beda? Segini Honor Paskibraka 2026, Istilahnya Bukan Gajian
- 6Kopi Nalar Dorong Dialog Terbuka di Tengah Penolakan Warga atas Rencana PLTS 311 Hektare
- 7Upah Pengupas Bawang Disebut Rp700 Ribu, Fakta di Lapangan Bikin Publik Terkejut, Mau Ikutan Kupas Bawang?
- 8MU Tumbang 2-4 dari AC Milan, Michael Carrick Tetap Tenang Jelang Hadapi Hull City
- 9Liga Inggris 2026/2027 Dimulai! Arsenal Buka Perburuan Gelar, Jadwal MU dan Liverpool Ikut Jadi Sorotan
- 105 Alasan Manchester United Tak Akan Melepas Bruno Fernandes pada Musim Panas 2026







