Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu, Maruarar: KPR Terjangkau, Hunian Berkualitas

Andi Syafrani | 29 Mei 2025, 18:58 WIB

AKURAT BANTEN - Kabar baik datang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tengah berjuang mewujudkan impian punya rumah sendiri. Pemerintah resmi menaikkan target pembangunan rumah subsidi menjadi 350.000 unit melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2025.

Langkah ini disebut sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa kebijakan ini telah mendapat restu penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, dukungan juga datang dari berbagai institusi strategis, seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga DPR. Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, pemerintah yakin program FLPP bisa berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Saya sudah mendapat dukungan penuh dari Presiden, BI, Kementerian Keuangan, dan DPR. Anggarannya sudah aman, programnya juga sudah siap dijalankan. Jadi tinggal eksekusi,” ujar Maruarar dalam pernyataan resminya, Rabu (28/5).

Dengan tambahan kuota ini, pemerintah ingin memperluas akses masyarakat untuk memiliki rumah yang tidak hanya murah, tapi juga layak huni dan memenuhi standar kualitas.

Maruarar menekankan bahwa rumah subsidi yang dibangun saat ini sudah jauh lebih baik, tidak seperti stigma lama yang kerap melekat pada rumah murah. Kualitas bangunan, fasilitas lingkungan, hingga kenyamanan hunian terus ditingkatkan.

Salah satu keunggulan dari rumah subsidi ini adalah sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditawarkan dengan bunga rendah dan angsuran tetap selama masa tenor. Ini membuat skema FLPP menjadi salah satu solusi paling realistis bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan pembiayaan rumah dari sektor komersial.

Program ini juga tak hanya menjadi solusi atas kebutuhan tempat tinggal, tapi ikut menggerakkan sektor properti dan industri turunannya.

Banyak pengembang lokal hingga pelaku UMKM ikut merasakan dampak positif dari geliat pembangunan rumah subsidi ini. Dari sektor bahan bangunan, furnitur, hingga jasa kontraktor, semuanya ikut terlibat dalam rantai ekonomi ini.

Maruarar menegaskan bahwa program FLPP bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan bentuk kehadiran negara dalam memastikan setiap warga bisa hidup lebih layak. Menurutnya, memiliki rumah bukan lagi sekadar mimpi, tetapi hak yang harus diupayakan bersama oleh negara dan rakyat.

“Kita ingin ke depan, tidak ada lagi warga yang merasa jauh dari kemungkinan punya rumah sendiri. Dengan sistem pembiayaan yang ringan dan lokasi yang tersebar di berbagai daerah, kami ingin program ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” kata Maruarar menutup keterangannya.

#\rumah subsidi\#kpr #maruarar