PEDAGANG ONLINE BERNAFAS LEGA! DJP Pastikan Omzet di Bawah Rp500 Juta Dijamin Bebas Pajak E-commerce: Ini Aturan Aslinya.

Saeful Anwar | 27 Juni 2025, 15:08 WIB

AKURAT BANTEN – Wacana pengenaan pajak bagi pedagang online sempat memicu kekhawatiran, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital. Namun bagi pemilik UMKM yang mempunyai omzet dibawah Rp500 juta dijamin bebas pajak e-Commerce, DJP Bongkar Aturan Baru dan Bukan Pajak Tambahan

Dan akhirnya kini ada kabar yang melegakan! Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa pedagang online dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun TIDAK AKAN dikenai Pajak Penghasilan (PPh) dalam skema pemungutan baru ini.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, pada Kamis (26/6/2025). Kebijakan ini, yang merujuk pada PPh Pasal 22, sebenarnya bukan penambahan jenis pajak baru, melainkan pergeseran mekanisme pembayaran.

Rosmauli menjelaskan, aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran PPh bagi pedagang online.

Pada dasarnya, kebijakan ini mengatur perubahan dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan langsung oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk.

"Pedagang orang pribadi dalam negeri yang beromzet sampai dengan Rp 500 juta per tahun tetap tidak dikenakan PPh dalam skema ini, sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Rosmauli.

Ini artinya, para pelaku usaha mikro dengan pendapatan tahunan di bawah ambang batas tersebut tetap akan menikmati pengecualian pajak, sama seperti yang selama ini berlaku.

Marketplace nantinya hanya akan bertugas memotong langsung pajak atas transaksi penjualan yang terjadi di platform mereka, namun hanya untuk pelaku usaha yang memang sudah memiliki kewajiban membayar PPh dan beromzet di atas Rp500 juta per tahun.

Kemudahan Administrasi dan Keadilan Pajak untuk Semua
DJP menekankan bahwa kebijakan ini bukan ditujukan untuk membebani pelaku usaha. Sebaliknya, skema baru ini dirancang justru untuk memberikan kemudahan administrasi dan menciptakan keadilan dalam perpajakan.

"Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan perlakuan pajak yang setara antarpelaku usaha, tanpa menambah beban atau menciptakan jenis pajak baru,” ungkap Rosmauli.

Dengan skema baru ini, proses pelaporan dan pembayaran pajak akan lebih sederhana dan terintegrasi langsung di dalam sistem marketplace.

Hal ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital, mengingat masih banyak pelaku usaha online yang mungkin belum menjalankan kewajiban perpajakan, baik karena kurang pemahaman maupun karena menghindari proses administrasi yang rumit.

Rosmauli menegaskan, peraturan teknis mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 ini masih dalam tahap finalisasi di internal pemerintah. Dia juga berjanji akan mensosialisasikan aturan ini secara transparan dan terbuka begitu ditetapkan.

"Saat ini, peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah,” tegasnya.

Jadi, bagi Anda para pedagang online, tidak perlu khawatir berlebihan. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang adil dan mendukung pertumbuhan UMKM. Tetap pantau informasi resmi dari DJP untuk detail lebih lanjut (**)