Anggaran Jumbo Pertahanan 2026, Pemerintah Siapkan Rp424,8 Triliun untuk Jaga Stabilitas Nasional

Akurat Banten - Pemerintah kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pada tahun anggaran 2026, pemerintah menyiapkan alokasi sebesar Rp424,8 triliun untuk mendukung sektor pertahanan, hukum, serta ketertiban masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, porsi terbesar dari anggaran tersebut akan digunakan untuk sektor pertahanan dengan nilai Rp185 triliun.

“Dana itu akan difokuskan pada pemeliharaan serta peremajaan alutsista, termasuk penggantian pesawat dan peralatan militer yang sudah usang,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga berencana menambah jumlah batalion serta memperkuat struktur komando di beberapa daerah dengan membentuk Kodam baru.

Untuk bidang ketertiban dan keamanan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp179,4 triliun.

Dana tersebut bakal digunakan untuk memperkuat operasional kepolisian, intelijen, serta lembaga penegak hukum lain yang menangani isu narkotika dan keamanan wilayah.

Baca Juga: 76 Putra-Putri Terbaik Bangsa Resmi Dikukuhkan Jadi Paskibraka Nasional 2025

“Pengamanan perbatasan, pencegahan terorisme, hingga pemberantasan perdagangan manusia menjadi fokus penggunaan anggaran ini,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, sektor hukum mendapatkan alokasi Rp60,4 triliun.

Dana tersebut akan menopang berbagai program di kejaksaan, pengadilan, hingga Mahkamah Agung, termasuk penindakan kasus korupsi, pencucian uang, serta penyelesaian perkara narkotika.

“Untuk bidang hukum, anggaran juga mencakup aspek hak asasi manusia dan operasional seluruh peradilan di Indonesia,” tambahnya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI menegaskan pentingnya memperkuat pertahanan di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, dinamika geopolitik yang semakin kompleks menuntut Indonesia memiliki daya tangkal yang lebih solid.

“Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita,” kata Prabowo.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah merencanakan pembentukan enam Kodam baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, serta tiga Komando Daerah Angkatan Udara.

Tidak hanya itu, akan dibangun pula satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, serta 20 Brigade Teritorial Pembangunan.

Baca Juga: Kreasi Meriah HUT RI dari Bahan Bekas: Murah, Unik, dan Ramah Lingkungan

Tambahan kekuatan juga disiapkan melalui pembentukan satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, hingga 100 Batalion Teritorial Pembangunan.

Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini selaras dengan konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Doktrin ini menegaskan bahwa seluruh warga negara serta sumber daya nasional dapat dimobilisasi untuk mendukung pertahanan negara.

“Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan,” tutup Prabowo.

Dengan anggaran jumbo ini, pemerintah berharap dapat membangun kekuatan pertahanan yang adaptif, memperkuat hukum, sekaligus menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia.***