Kemenkes Ikut Awasi MBG, Akan Libatkan Puskesmas Hingga Verifikasi Dapur SPPG Diperketat
AKURAT BANTEN - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan turut memantau dengan lebih ketat program makan bergizi gratis (MBG) usai beberapa waktu terakhir menghadapi kasus keracunan.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam rapat koordinasi lintas kementerian itu menyatakan bahwa ada beberapa upaya yang akan dilakukan Kemenkes untuk mengawasi pelaksanaan MBG.
Mulai dari pantau persiapan bahan baku makanan hingga layanan kesehatan jika terjadi kasus keracunan.
SPPG Wajib Punya SLHS
Menkes Budi menegaskan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memiliki Sertifikat Laik, Higienis, dan Sanitasi (SLHS).
“Sertifikat kebersihan dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada, memenuhi standar dari kebersihan dan standar dari orang-orangnya juga,” ucap Budi Gunadi kepada awak media usai konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan pada Minggu, 28 September 2025.
Mengenai penutupan SPPG yang tidak memiliki SLHS, Budi mengungkapkan hal tersebut ada di ranah Badan Gizi Nasional (BGN).
“Itu sudah dikeluarkan instruksi dari BGN karena itu wewenangnya BGN,” tambahnya.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Kepresidenan, dapur yang memiliki sertfikat hanya 34 dari total dapur yang sudah ada, yakni 8.583 SPPG untuk keperluan MBG ini.
Baca Juga: Ngeri! Polisi Sita 'SABIT MALAIKAT' dari Tangan Pelaku Tawuran di Cibeber Cilegon
Kemenkes akan Awasi Proses Masak MBG
Selain SLHS, Budi juga membeberkan bahwa Kemenkes akan aktif mengawasi proses persiapan masak MBG.
“Kita akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga gimana sih pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa,” terangnya.
“Itu semua sudah kita sepakati bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama biar tidak terjadi lagi seperti ini,” paparnya.
Puskesmas dan UKS Digerakkan Pantau MBG
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa Puskesmas dan UKS yang ada di sekolah-sekolah juga akan memantau berjalannya MBG.
“Kami sudah menginstruksikan Puskesmas di seluruh Tanah Air dan UKS untuk ikut secara aktif, tanpa diminta untuk memantau SPPG secara rutin, secara berkala,” kata Zulhas saat konferensi pers di Gedung Kemenkes pada Minggu, 28 September 2025.
Langkah tersebut diambil agar ada info keterbukaan mengenai keamanan MBG.
Baca Juga: Internet Jadi Kunci, Menkomdigi Ungkap Ribuan Desa Masih Terisolasi Digital
Rekomendasi Ahli Gizi, BGN Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan
Salah satu rekomendasi langkah BGN dalam pelaksanaan MBG menurut ahli gizi Tan Shot Yen adalah adanya kerja sama dengan dinas kesehatan daerah setempat.
“Kerja sama dengan Puskesmas yang bagian wilayahnya untuk supervisi, monitoring, dan evaluasi. Bukan dengan BPOM,” kata Tan Shot Yen dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI pada 22 September 2025 lalu.
Selain kerja sama dengan dinas kesehatan, saat itu ahli gizi Tan Shot Yen juga memberikan saran lain.
Seperti menggandeng dan membina kantin sekolah untuk MBG, sehingga tak melulu membangun SPPG baru.
Kemudian, ada transparansi anggaran yang bisa diakses oleh publik, dan BGN yang mengedukasi tentang makanan bergizi kepada para siswa penerima MBG.
Verifikasi Dapur SPPG Makin Ketat
Untuk mengatur regulasi pelaksanaan MBG, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang sempat mengatakan bahwa verifikasi dapur MBG akan diperketat.
Pihaknya juga akan mengirim tim ke lapangan untuk mengecek langsung SPPG.
“Mereka (SPPG) biasanya kirim foto sebelum verifikasi, ada koordinator regional itu turun untuk ngecek, bisa jadi ada kongkalikong, misalnya ini dapur nggak menuhin syarat. Kita akan mulia inspeksi satu per satu dapur,” kata Nanik kepada awak media di Bogor, Jawa Barat pada 25 September 2025.
Baca Juga: Kakek Bejat S (57) Jerat 4 Bocah di Warung dengan Es Krim, Ujungnya Pamer Kemaluan!
“Bila kita temukan, langsung kita tutup,” tegasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
