Prabowo Geram! BUMN Harus Bersih dari Praktik Bagi Bonus Saat Negara Merugi

AKURAT BANTEN - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan teguran keras terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam pidatonya di Musyawarah Nasional PKS pada Senin (29/9/2025), Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap praktik sejumlah pejabat BUMN yang tetap membagikan bonus, padahal perusahaan sedang merugi.

"Saya perintahkan, bersihkan itu BUMN!" tegas Prabowo di hadapan para peserta Munas PKS.

Ia menambahkan bahwa kepercayaan yang diberikan negara seharusnya tidak disalahgunakan seolah-olah BUMN adalah perusahaan milik pribadi.

 Baca Juga: Tragedi Musala Ambruk Sidoarjo: Kemenag Turun Tangan, Audit Teknis Bangunan Dimulai!

Praktik semacam ini dinilai sangat merugikan negara dan masyarakat, serta dapat mengikis kepercayaan publik terhadap BUMN. Prabowo menekankan bahwa tindakan tegas harus diambil untuk menghentikan praktik yang tidak bertanggung jawab ini.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo telah menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk melakukan pembersihan menyeluruh di tubuh BUMN.

Targetnya, dalam kurun waktu 2 hingga 4 tahun ke depan, manajemen BUMN harus kembali sehat dan profesional.

 Baca Juga: Masjid Jadi Garda Ekonomi Umat, Kemenag dan Baznas Luncurkan Skema Pinjaman Lunak Lawan Pinjol

Selain itu, Prabowo juga memastikan bahwa aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan dilibatkan untuk menindak para pejabat yang terbukti melakukan praktik tidak terpuji atau melanggar aturan.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola BUMN, memastikan transparansi, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sektor usaha milik negara.

Para pengamat menilai bahwa arahan Presiden Prabowo ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata ulang BUMN agar lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan nasional.

 Baca Juga: KPK Genjot Finalisasi Kerugian Negara dalam Kasus Pengadaan Komputer Rp120 Miliar

Dengan pembersihan ini, diharapkan BUMN tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan bagi negara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik.

Pemerintah juga berencana untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh direksi BUMN secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap BUMN dikelola oleh individu yang kompeten dan memiliki integritas tinggi.

Selain itu, pemerintah akan terus mendorong BUMN untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga mampu bersaing di pasar global.***