PECAH REKOR! 18 Pejabat Eselon II Dilantik Besok, Pemprov Banten Isi Kekosongan Massif, 4 Orang dari Luar Daerah Dipercaya Gubernur

AKURAT BANTEN-Puluhan Jabatan Kosong Bakal Terisi, Sekda Ungkap Strategi Dua Tahap Pengisian dan Nama-nama Pejabat Eksternal yang 'Diimpor'

Kekosongan kursi pimpinan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencapai titik kritis, bahkan bertambah dengan pensiunnya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Banten, Untung Saritomo per 1 November 2025.

Total jabatan eselon II yang lowong kini menyentuh angka 21 posisi, termasuk Kepala Dinas, Kepala Badan, hingga posisi strategis Asisten Daerah dan Inspektur.

Namun, drama kekosongan masif ini akan segera berakhir. Pemprov Banten bergerak cepat dan mengambil langkah monumental dengan menggelar pelantikan besar-besaran pejabat eselon II pada besok hari di Gedung Negara Provinsi Banten.

18 Kursi Terisi di Tahap Awal, 'Impor' Pejabat dari Daerah Lain

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, membenarkan bahwa pelantikan akan dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan krusial tersebut. Ia menegaskan, pengisian 21 jabatan ini akan dilakukan secara bertahap.

“Pengisian jabatan kosong ini akan diisi secara bertahap. Untuk tahap pertama ini, kita akan melantik 18 pejabat eselon II,” ujar Deden, Jumat (31/10).

Yang menarik, kebijakan pengisian ini melibatkan wajah-wajah baru dari luar Pemprov Banten. Dari 18 nama yang akan dilantik, empat di antaranya adalah pejabat eksternal yang ‘diimpor’ dari Pemerintah Kabupaten/Kota, menunjukkan upaya mencari talenta terbaik lintas wilayah.

Empat pejabat eksternal tersebut adalah:
Budi Santoso (Sekda Kabupaten Lebak)
Jamaludin (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang)
Kurnia Sastriawan (Asisten Daerah III Kabupaten Pandeglang)
Nasir (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang)

Sementara 14 pejabat lainnya merupakan promosi dari pejabat eselon III di internal Pemprov Banten.

Sumber internal menyebutkan, pejabat promosi ini akan diprioritaskan mengisi posisi di tingkat biro, yang berarti akan terjadi rotasi (mutasi) beberapa Kepala Biro ke posisi Kepala Dinas atau Badan.

Tahap Kedua: Jabatan Khusus dan Total 21 Kekosongan

Deden menjelaskan, pengisian jabatan eselon II akan dilakukan dalam dua tahap karena adanya mekanisme seleksi khusus untuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ada beberapa OPD yang mengharuskan menggunakan seleksi lainnya selain Manajemen Talenta. Misalnya Inspektur,” ungkapnya.

Jabatan yang belum terisi di tahap pertama, seperti Inspektur Provinsi Banten dan Kepala BPSDM (yang baru pensiun), akan masuk ke tahap kedua.

Secara total, kekosongan yang menjadi perhatian Pemprov Banten meliputi:
Kepala Dinas (Ketahanan Pangan, Diskominfo SP, DPMD, ESDM, Dispar, Dinsos, Dindikbud)
Kepala Badan/Inspektur (Bapenda, Inspektur, Kesbangpol, BPSDM)
Pejabat Struktural (Asda II, Sekretaris DPRD)
Kepala Biro (Umum, Hukum, Ekbang, Organisasi dan Reformasi Birokrasi)
Staf Ahli Gubernur
Satu Biro Baru: Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), hasil pemisahan dari Biro Pemotda.

Gubernur Banten Andra Soni sendiri akan segera menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) untuk posisi yang baru ditinggalkan, seperti Kepala BPSDM, sembari menunggu proses seleksi tahap kedua.

Pelantikan besar-besaran 18 pejabat eselon II ini diharapkan mampu mengakhiri masa kekosongan panjang di Pemprov Banten dan meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi yang sempat terhambat (**)