Wacana Redenominasi Rupiah Mencuat Lagi, Ekonom Anthony Budiawan: Bukan Urgensi, Hanya Pengalihan Isu?

AKURAT BANTEN-Wacana penyederhanaan nominal mata uang, atau yang dikenal sebagai Redenominasi Rupiah, kembali mengguncang publik setelah pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Isu ini, yang sejatinya pernah menjadi perbincangan hangat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2010, kini kembali mencuat di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.

Pada tahun 2010, isu redenominasi bahkan sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU). Namun, seperti diungkap oleh Ekonom Anthony Budiawan, RUU tersebut tak pernah mendapatkan pembahasan lanjutan hingga kini.

Lantas, apa yang membuat isu ini kembali diangkat, dan benarkah ada kebutuhan mendesak di baliknya?

Baca Juga: GEBRAKAN BARU PERTAHANAN! TNI Jaga Kilang Minyak, Kerahkan Pasukan ke Gaza, dan Target ‘Satu Kabupaten Satu Batalyon’

"Tak Ada Urgensi!" Analisis Tajam Anthony Budiawan Bongkar Alasan di Balik Redenominasi

Dalam sebuah podcast yang diunggah di kanal YouTube Bambang Yudhoyono pada Senin, 24 November 2025, Ekonom Anthony Budiawan dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada urgensi untuk melakukan redenominasi saat ini.

• Angka yang Tidak Jauh Berbeda
Anthony membandingkan kondisi kurs saat wacana pertama kali muncul dengan situasi sekarang:

“Di 2010 itu tidak ada urgensi untuk redenominasi, nah sekarang apakah ada? Tidak ada juga karena di 2010 itu kita punya kurs rupiah itu sekitar Rp10.000 dan sekarang Rp16.000, nggak jauh berbeda,” kata Anthony.

• Kapan Seharusnya Redenominasi Dilakukan?
Menurutnya, redenominasi baru benar-benar diperlukan jika suatu negara menghadapi inflasi yang tak terkendali dalam waktu singkat, bukan sekadar untuk alasan administratif.

“Kapan sebuah mata uang perlu redenominasi? Itu kalau dia punya tingkat inflasi dalam waktu cepat, setahun atau 2 tahun itu ratusan bahkan ribuan persen,” jelasnya.

Redenominasi dalam konteks tersebut berfungsi sebagai "pemutusan mata rantai inflasi" yang brutal. Kondisi Indonesia saat ini jelas jauh dari skenario hiperinflasi tersebut.

Baca Juga: Rekrutmen Karyawan FIF Rangkasbitung Diduga Sarat Ajang Manipulasi

Akar Masalah Rupiah: Bukan di Nol, Tapi di Fundamental Ekonomi yang Lemah

Anthony Budiawan menyoroti bahwa persoalan utama yang dihadapi oleh Rupiah saat ini bukanlah pada banyaknya angka nol (nominal), melainkan pada kelemahan fundamental ekonomi Indonesia.

“Terutama kita transaksi berjalan itu tersedot keluar, itu defisit. Kalau transaksi kita berjalan defisit dan sekarang pun sejak 2012 kita defisit, kalau tidak ada perbaikan dalam fundamental ekonomi, akan terperosok lagi,” tegasnya.

Baca Juga: AKUI KALAH CEPAT dari Damkar: KAPOLRI Ambil Langkah Berani, 110 Wajib Respons Kurang Dari 10 Menit!

Ancaman Pembulatan Harga dan Kemiskinan Baru
Lebih lanjut, Anthony memperingatkan dampak serius dari redenominasi, khususnya terhadap daya beli masyarakat menengah ke bawah. Redenominasi sering kali diikuti oleh fenomena pembulatan harga ke atas.

Harga Naik Tak Terdeteksi: Kenaikan harga akibat pembulatan ini dikhawatirkan tidak selalu tercermin dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Daya Beli Tergerus: “Daya beli masyarakat yang kelas menengah bawah akan tersedot dengan redenominasi dan di sini, kita khawatirkan tingkat kemiskinan akan bertambah,” ucap Anthony.

Misteri Redenominasi: Benarkah Hanya Taktik Pengalihan Isu?
Mengingat tidak adanya urgensi ekonomi yang kuat, Anthony Budiawan menduga bahwa wacana redenominasi ini hanyalah sebuah pengalihan isu dari permasalahan fundamental yang lebih mendesak.

“Kita di Indonesia ini kalau saya perhatikan banyak sekali sesuatu itu hanya untuk pengalihan-pengalihan, ada sesuatu yang dilempar ke publik hanya untuk pengalihan,” duga ekonom PEPS itu.

Baca Juga: Kurir Ekstasi yang Kabur di Tol Sumatra Akhirnya Diciduk di Tangerang, Bareskrim Bongkar Jejak Jaringan Besar Lintas Provinsi

Proses Mustahil dalam Waktu Dekat
Bahkan jika Pemerintah serius, Anthony menekankan bahwa proses redenominasi bukanlah pekerjaan semalam.

“Seandainya redenominasi ini akan dijalankan, kita memerlukan mungkin paling sedikit 10 tahun lah, ada Undang-Undang lalu baru dilakukan,” tuturnya.

Di akhir analisisnya, Anthony mempertanyakan apa keuntungan riil yang bisa didapat Indonesia. "Saya tidak melihat ada keuntungannya gitu di dalam ekonomi. Saya tidak melihat substansi ini urgen untuk nilai ekonomi, ya,” pungkasnya.

Baca Juga: Gelombang Baru Ancaman Vape Berbahaya Mengusik Indonesia Sepanjang 2025

Bank Indonesia Angkat Bicara

Sorotan tajam juga ditujukan pada respons Bank Indonesia (BI). Menurut Anthony, respons BI seolah-olah menunjukkan ketidaksetujuan atau penundaan.

“Bank Indonesia sendiri kalau nggak salah juga mengatakan kalau ini (redenominasi) belum lah, masih jauh dan sebagainya. Jadi, seolah-olah BI justru menyangkal. Kasarnya jangan dibahas dulu karena ini masih jauh,” tukasnya.

Wacana redenominasi rupiah saat ini memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Bagi para ekonom kritis seperti Anthony Budiawan, fokus seharusnya diarahkan pada perbaikan defisit transaksi berjalan dan penguatan fundamental ekonomi, bukan pada langkah kosmetik yang berisiko mengancam stabilitas harga dan meningkatkan kemiskinan.