Anggaran BBM Tembus Rp178,45 Miliar, Pemkot Tangerang Klaim WFH Jadi Solusi Efisiensi

AKURAT BANTEN - Besarnya anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan perjalanan dinas Pemerintah Kota Tangerang tahun 2026 yang mencapai Rp178,45 miliar menuai sorotan, di tengah upaya efisiensi melalui kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Akurat Banten, belanja bahan bakar dan pelumas tercatat sebesar Rp83,85 miliar, meningkat 16,18 persen dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp72,17 miliar.

Sementara itu, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp94,59 miliar, turun 4,43 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp98,59 miliar.

Baca Juga: Roy Suryo Syok Mantan Pengacaranya Tiba-tiba Muncul di Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Jadi Saksi Mahkota Joko Widodo?

Rinciannya, perjalanan dinas dalam negeri mencapai Rp94,22 miliar dan luar negeri sebesar Rp366,39 juta.

Sejak 1 April 2026, Pemkot Tangerang mulai menerapkan kebijakan WFH atau work from anywhere (WFA) setiap hari Jumat. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut edaran Kementerian Dalam Negeri.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan, menegaskan bahwa kebijakan WFH memang diarahkan untuk menekan beban anggaran operasional, khususnya BBM.

Baca Juga: Kartu As Teheran: Mengapa Ancaman Penutupan Laut Merah Bikin Gedung Putih Ketar-ketir?

"Kalau tujuan kita dari WFH adalah untuk mengurangi beban anggaran BBM, sehingga optimalisasi efisiensi dari anggaran itu bisa terealisasi," ujarnya.

Ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan karena sistem kerja dilakukan secara bergantian, dengan pejabat eselon II dan III tetap masuk kantor.

"Di WFH tersebut juga enggak semuanya kita liburkan, kita bergantian. Khusus untuk eselon II dan III tetap masuk kantor dan memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksinya masing-masing," jelasnya.

Baca Juga: Sindiran Tajam Peter F Gontha, 10 Tahun Berkuasa Isu Ijazah Joko Widodo Tak Kunjung Reda!

Maryono menambahkan, potensi pemangkasan anggaran BBM masih akan dibahas dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) setelah evaluasi selama tiga bulan pelaksanaan kebijakan.

"Untuk potensi pemangkasan nanti akan dibahas di anggaran ABT berikutnya. Biasanya kita evaluasi setelah WFH ini tiga bulan berjalan, akan seperti apa," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, mengakui hingga saat ini pihaknya belum dapat menghitung secara pasti besaran penghematan dari kebijakan WFH karena masih dalam tahap awal pelaksanaan.

Baca Juga: Terungkap Modus Baru Dugaan Pemerasan Bupati Tulungagung, KPK Soroti Cara yang Dinilai Mengerikan

"Sampai saat ini kami belum bisa menghitung secara pasti jumlah penghematan dari kebijakan WFH yang dilaksanakan, karena pelaksanaannya kan baru satu kali," ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan langkah efisiensi sudah mulai dilakukan di berbagai sektor, mulai dari BBM kendaraan dinas, konsumsi rapat, hingga penggunaan listrik dan air.

"Yang jelas kami saat ini sudah dan sedang melakukan efisiensi di beberapa sektor antara lain bahan bakar kendaraan, makan minum rapat, termasuk penggunaan listrik dan air," tambahnya.

Baca Juga: Masalah Anggaran Laptop BGN Jadi Sorotan, Kerugian Negara Tembus Triliunan Jika Kepala BGN Jadi Beli

Sachrudin juga mengungkapkan estimasi awal penghematan dari kendaraan dinas, di mana satu kendaraan berpotensi menghemat sekitar Rp250 ribu, yang jika diakumulasi dapat mendekati Rp500 juta per tahun.

"Potensi yang bisa dihemat kami sedang hitung, misal satu mobil bisa menghemat Rp250 ribuan, tinggal dikalikan jumlah kendaraannya berapa. Estimasi bisa hampir setengah miliar per tahun," pungkasnya. ***