KPK Soroti Pengadaan Puluhan Ribu Motor Listrik BGN, Potensi Risiko Korupsi Jadi Perhatian

AKURAT BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah mencermati proses pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaganya tidak mengabaikan isu tersebut.

"Tentu KPK memberikan perhatian soal itu," ujar Budi.

Baca Juga: Kerugian Fantastis Iran Usai Serangan AS dan Israel Tembus Rp4,6 Kuadriliun

Ia menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa kerap menjadi titik rawan terjadinya praktik korupsi.

Menurutnya, sejak tahap awal hingga akhir, proses tersebut memiliki potensi penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat.

"Terkait dengan pengadaan itu, tentu KPK juga menyoroti karena memang pengadaan barang dan jasa itu menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi," katanya.

Baca Juga: Kasus Dugaan Kekerasan Verbal di FHUI Ditangani Serius UI, Proses Investigasi Berjalan Sesuai Aturan

Budi menguraikan bahwa kerentanan bisa muncul sejak tahap perencanaan yang tidak matang.

Ia mempertanyakan apakah analisis kebutuhan telah dilakukan secara tepat sebelum menentukan spesifikasi kendaraan yang akan dibeli.

"Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?" ujarnya.

Baca Juga: Usai Guyur Insentif ke Taiwan, Tiongkok Dicurigai Bawa 'Hadiah Beracun'

Selain itu, ia juga menyoroti distribusi kebutuhan yang harus merata di berbagai wilayah.

Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa spesifikasi kendaraan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan dengan spek demikian itu rata dibutuhkan di semua lokasi atau seperti apa?" lanjutnya.

Baca Juga: Kerugian Fantastis Iran Usai Serangan AS dan Israel Tembus Rp4,6 Kuadriliun

Menanggapi isu terkait pemenang tender yang disebut belum memiliki jaringan distribusi luas, KPK memilih fokus pada mekanisme proses pengadaan.

Budi menyebut bahwa setiap keputusan dalam tender pasti memiliki dasar yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kan tentu itu harus dilihat, mengapa misalnya vendor A yang menang, gitu kan?" katanya.

Baca Juga: China Tawarkan Hadiah 10 Insentif Untuk Taiwan, Diplomasi atau Strategi Politik?

Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan harus transparan dan dapat diuji secara administratif maupun hukum.

"Pasti ada argumentasi-argumentasi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, itu yang kemudian nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana telah memberikan penjelasan terkait program tersebut.

Baca Juga: Kerugian Fantastis Iran Usai Serangan AS dan Israel Tembus Rp4,6 Kuadriliun

Ia menyebut pengadaan motor listrik tersebut menggunakan anggaran tahun 2025.

Dadan juga memastikan bahwa kendaraan tersebut belum didistribusikan kepada para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia mengungkapkan bahwa realisasi pengadaan telah mencapai 21.801 unit dari total rencana sekitar 25 ribu unit.

Baca Juga: China Tawarkan Hadiah 10 Insentif Untuk Taiwan, Diplomasi atau Strategi Politik?

Sehari kemudian, Dadan kembali menegaskan tujuan pengadaan kendaraan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa motor listrik akan difokuskan untuk wilayah dengan akses transportasi yang sulit.

Langkah ini diambil guna mendukung kelancaran distribusi program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga: China Tawarkan Hadiah 10 Insentif Untuk Taiwan, Diplomasi atau Strategi Politik?

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa tidak ada tambahan pembelian pada tahun 2026.

Ia menegaskan bahwa seluruh anggaran pengadaan telah dialokasikan pada tahun sebelumnya.

Adapun jenis kendaraan yang diduga masuk dalam pengadaan tersebut adalah model Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX.***