Rakor Rp900 Juta Pemkab Tangerang dan Konser Repvblik di Bandung: Saat Pejabat Berpesta, Rakyat Tangerang Menjerit Soal Jalan Rusak!

• Di tengah jeritan warga soal jalan rusak, Pemkab Tangerang habiskan Rp900 juta untuk Rakor mewah dan Konser Repvblik di Bandung. Cek pembelaan panitia di sini!

AKURAT TANGERANG – Gemerlap lampu panggung dan dentuman musik band Repvblik di Hotel Holiday Inn Pasteur, Bandung, akhir pekan lalu, berbuntut panjang.

Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kabupaten Tangerang yang ditutup dengan hiburan mewah tersebut kini menyisakan polemik hangat di tengah masyarakat.

Menanggapi gelombang kritik yang kian deras, Ketua Panitia Kegiatan sekaligus Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Tangerang, Fahmi Faisuri, akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

Baca Juga: GILA! Indosiar Raup Rp5,3 Miliar dari Koin ‘Dangdut Academy 7’ dalam Semalam, Netizen: Ajang Cari Bakat atau Cari Duit?

"Harga Teman" di Tengah Sorotan

Kegiatan yang berlangsung pada 11–13 Desember 2025 tersebut memicu kontroversi karena menelan anggaran fantastis mencapai Rp900 juta.

Yang paling disorot adalah kehadiran band papan atas, Repvblik, sebagai pengisi acara di tengah tuntutan efisiensi anggaran negara.

Fahmi berkilah bahwa kehadiran band tersebut merupakan "urusan dapur" pihak Event Organizer (EO). Ia mengklaim tidak ada tarif komersial selangit dalam penampilan tersebut.

“Saya dengar-dengar murah. Cuma untuk transport dan makan, karena mereka kenal EO-nya. Istilahnya harga teman. Yang penting makan, minum, dan hotel ditanggung,” ujar Fahmi saat ditemui awak media di ruangannya, Kamis (18/12).

Meski video penampilan tersebut sempat diunggah di media sosial Repvblik dan kemudian dihapus secara misterius, Fahmi menegaskan pihaknya tidak pernah mengintervensi penghapusan konten tersebut.

Baca Juga: SIAGA SATU! Polda Banten Kerahkan Ribuan Personel Amankan Arus Mudik dan Perayaan Nataru 2026

Pembelaan: "Bukan Ujug-ujug Musik"

Menampik tudingan bahwa acara tersebut hanyalah ajang hura-hura, Fahmi menjelaskan bahwa konser tersebut hanyalah bagian kecil dari agenda besar evaluasi kinerja perangkat daerah.

Menurutnya, sebelum hiburan dimulai, para ASN telah mengikuti rangkaian rapat pengawasan, talkshow, hingga pemberian penghargaan.

“Ini adalah rangkaian, bukan ujug-ujug langsung musik. Konser itu bentuk apresiasi kepada ASN,” tuturnya.

Terkait anggaran Rp900 juta, Fahmi justru menyebut angka itu adalah hasil efisiensi besar-besaran.

Ia mengungkapkan bahwa awalnya anggaran yang direncanakan mencapai Rp4 miliar untuk empat kegiatan berbeda yang kemudian digabung menjadi satu.

Rincian Anggaran Rp900 Juta:

• Rp400 Juta: Sewa hotel full day (2 hari 3 malam).
• Rp400 Juta: Jasa Event Organizer (EO).
• Rp100 Juta: Dekorasi dan teknis acara.

Baca Juga: ‘Bersih-Bersih Rumah’: Kejagung Sikat 3 Jaksa Banten dalam Skandal Pemerasan WN Korea

Kritik Pedas: "Melukai Hati Rakyat"

Namun, penjelasan teknis tersebut tidak serta-merta meredam kritik.

Perbandingan antara kemewahan hotel di Bandung dengan kondisi infrastruktur di Tangerang yang masih memprihatinkan—seperti jalan rusak dan minimnya penerangan jalan—menjadi peluru bagi para pengeritik.

Abednego Panjaitan, salah satu tokoh yang vokal bersuara, menilai kegiatan ini sebagai bentuk ketidakpekaan pejabat publik.

"Ini sangat melukai hati rakyat. Saat ekonomi sulit dan daya beli turun, pemerintah justru berpesta di hotel berbintang luar daerah. Di mana etika kekuasaannya?" tegas Abednego.

Baca Juga: SAMBUT NATARU 2025 dan 2026: 8 Ruas Jalan Tol Resmi Berikan Diskon Tarif 20 Persen!

Sentilan dari Wakil Gubernur Banten

Kritik juga datang dari level provinsi. Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyayangkan keputusan Pemkab Tangerang yang menggelar acara di luar wilayah Banten, terlebih dengan format yang terkesan berlebihan.

“Jangan hura-hura di luar. Kalau mau berkegiatan, ya di Banten saja. Di tengah situasi nasional yang banyak bencana, kita harus kedepankan empati,” ujar Dimyati.

Ia bahkan berencana mengeluarkan surat edaran resmi yang melarang pejabat daerah menggelar kegiatan kedinasan di luar provinsi.

Baca Juga: Pemkab Tangerang Larang Operasional Truk Tambang Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Akhir Sebuah Polemik?

Di akhir penjelasannya, Fahmi Faisuri menyatakan siap menerima sanksi jika langkah yang diambil dianggap keliru oleh pimpinan atau aturan yang berlaku.

Bagi Pemkab Tangerang, kritik ini diklaim akan menjadi "cambuk" untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dana publik.

“Saya minta maaf kepada masyarakat. Kalau apa yang kami lakukan salah, saya pasti minta maaf. Masyarakat itu adalah tuan kami,” pungkas Fahmi dengan nada rendah.

Kini, bola panas ada di tangan publik dan lembaga pengawas.

Apakah permintaan maaf dan klaim efisiensi ini cukup untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, ataukah ini menjadi momentum pembatasan total terhadap kegiatan "wisata rapat" pejabat daerah? (**)