Terbongkar Day Care Ilegal di Yogyakarta Diduga Aniaya Anak, Pemkot Siapkan Penutupan Permanen

Riski Endah Setyawati | 26 April 2026, 06:09 WIB

Ilustrasi Day Care (Istimewa)

AKURAT BANTEN - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Yogyakarta mengungkap temuan penting dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah tempat penitipan anak di kawasan Umbulharjo.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan anak-anak yang dititipkan di fasilitas tersebut.

Kepala dinas, Retnaningtyas, memastikan bahwa tempat penitipan anak yang dimaksud ternyata tidak memiliki izin operasional resmi.

Ia menegaskan bahwa hasil pengecekan telah dilakukan ke instansi terkait, termasuk dinas pendidikan dan perizinan.

"Tidak berizin. Kami sudah cek, di Dinas Pendidikan maupun ke dinas perizinan, memang itu belum ada izinnya," kata Retnaningtyas.

Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya pelanggaran serius dalam pengelolaan layanan penitipan anak di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Yogyakarta pun tidak tinggal diam dan langsung menyiapkan langkah tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Sanksi yang direncanakan untuk pengelola day care itu adalah penutupan secara permanen.

Langkah ini dinilai perlu mengingat kasus yang terjadi sudah masuk dalam ranah hukum dan tengah ditangani aparat kepolisian.

Retnaningtyas menjelaskan bahwa proses hukum kini berada di tingkat kepolisian, sehingga penanganan kasus akan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

"Kalau yang khusus itu kan sudah jadi penanganan kasus di Polres, sehingga kemungkinan besar sudah tutup secara permanen karena memang sudah terjadi kejadian," jelasnya.

Selain fokus pada kasus tersebut, pemerintah juga mulai melakukan langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang di tempat lain.

Pendataan terhadap seluruh day care di wilayah kota menjadi prioritas untuk memastikan legalitas operasional masing-masing.

Saat ini, tercatat ada sekitar 45 kelurahan di Yogyakarta yang memiliki fasilitas penitipan anak.

Proses verifikasi pun mulai dilakukan secara bertahap untuk mengetahui mana saja yang telah mengantongi izin resmi.

Pemerintah melibatkan berbagai pihak dalam proses ini, termasuk lurah setempat dan instansi pelayanan publik.

Upaya ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi day care yang ada di kota tersebut.

Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan juga turut dilibatkan guna memastikan standar pelayanan dan keamanan bagi anak-anak terpenuhi.

Dengan adanya pendataan ini, pemerintah berencana memberikan pendampingan kepada pengelola yang belum memenuhi syarat perizinan.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Kasus di Umbulharjo menjadi peringatan keras bahwa pengawasan terhadap fasilitas penitipan anak harus dilakukan secara ketat.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan kelalaian di lingkungan pendidikan maupun pengasuhan.***

#day care #ilegal #Yogyakarta #anak